[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7732bf2-d24b-4132-ba7f-0912d7692697","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":89,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Industri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 05 Tahun 2012","number","05","year","2012","published_date","2012-07-23","effective_date","2012-10-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Pengelolaan Usaha Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

USAHA INDUSTRI - PENGELOLAAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2012/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Usaha Industri
ABSTRAK:	\n \n Pengelolaan izin usaha industri dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur perindustrian daerah. Bahwa pengelolaan usaha industri yang berada di daerah merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawa \n UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 tahun 1984; UU No.1 Tahun 1987; UU No.8 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.28 tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP No.17 Tahun 1986; PP No.13 Tahun 1995; PP No.25 Tahun 2000; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 2012; Perpres No.28 Tahun 2008; Perpres No.36 Tahun 2010; Perda Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum pengelolaan usaha industri; maksud dan tujuan; pengelompokan dan pengusahaan; ketentuan izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri; kewenangan pemberian IUI, izin perluasan dan TDI; kewajiban pemegang IUI, izin perluasan dan TDI; pembinaan, palaporan, dan pengawasan; peringatan, pembekuan dan pencabutan; ketentuan pidana; penyidikan; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup terkait pengelolaan usaha industri \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2012. \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Industri bertujuan untuk memberikan dasar hukum dalam pengusahaan di kawasan industri dan pemberian izin di bidang perindustrian, serta pelaksanaan pembinaan, pelaporan, dan pengawasan usaha di bidang perindustrian dan di kawasan industri. Pengelolaan industri bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dan berusaha, mencegah persaingan tidak sehat, dan mewujudkan kelestarian lingkungan.

Peraturan ini mengatur pengelompokan usaha industri berdasarkan jumlah investasi (industri kecil, menengah, dan besar) dan luasan kawasan industri. Usaha industri dapat dilakukan oleh berbagai bentuk badan usaha, termasuk PT, Firma, CV, Koperasi, Perorangan, dan badan usaha lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia. Perusahaan kawasan industri dapat berbentuk BUMN/BUMD, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta. Setiap kegiatan usaha kawasan industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan memperoleh persetujuan prinsip.

Perusahaan kawasan industri wajib menyediakan lahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Perusahaan industri di dalam kawasan industri wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, serta menyusun AMDAL jika mengelola limbah B3. Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki IUI, kecuali industri kecil yang wajib memiliki TDI. Pemberian IUI dilakukan melalui persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip. Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang diizinkan wajib memiliki Izin Perluasan. Pemegang IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Bupati.

Bupati berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan, dan TDI, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri. Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan, pelaporan, dan pengawasan di bidang perindustrian. Pengawasan terhadap pelaksanaan IUI, Izin Perluasan, dan TDI dilakukan oleh Kementrian Perindustrian berkoordinasi dengan instansi Pengawas Daerah.

","transitional_provisions","1. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan wajib melaporkan kepada Bupati.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
on
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL BUSINESS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that the management of industrial business licenses is intended so that the Regional Government can carry out the arrangement, guidance and development of industrial business fields in a balanced, integrated and directed manner to strengthen the structure of regional industry;
that the management of industrial businesses located in the region is a manifestation of broad, real and responsible regional autonomy;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Industrial Business Management;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7732bf2-d24b-4132-ba7f-0912d7692697","actionData","errors"]