Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 9 Tahun 2021

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal ini dilakukan melalui pengelolaan dokumentasi hukum dan informasi hukum yang tertata melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas BNPT dalam penanggulangan terorisme dengan menyediakan informasi hukum yang diperlukan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembentukan organisasi JDIH BNPT yang terdiri dari Pusat JDIH BNPT dan anggota JDIH BNPT. Pusat JDIH BNPT bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi JDIH BNPT. Anggota JDIH BNPT membantu dalam pengelolaan fungsi JDIH BNPT. Pengelolaan dilakukan melalui aplikasi JDIH BNPT dan secara manual. Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan Tim Pengelola JDIH BNPT yang diusulkan oleh Pusat JDIH BNPT dan ditetapkan oleh Kepala BNPT.