[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e769426e-22a0-4081-b3b0-2a5149207971","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 02 Tahun 2011","number","02","year","2011","published_date","2011-06-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang Panjang","place_of_enactment","Padang Panjang","theme","RETRIBUSI JASA USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi jasa usaha
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD 2011 NO. 2, LL SETDA KOTA PADANG PANJANG : 39 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nb. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;\r\nc. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa usaha. \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\n6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004\r\n7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\n8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004\r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\n10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\n11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005\r\n12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\n13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009\r\n14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009\r\n15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009\r\n16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010\r\n23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993\r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006\r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006\r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006\r\n28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007\r\n29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007\r\n30. Peraturan Kepala Daerah kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008\r\n31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 \n Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Retribusi Jasa Usaha\r\nBab III Wajib Retribusi Jasa Usaha\r\nBab IV Wilayah Pemungutan\r\nBab V Saat Retribusi Terutang\r\nBab VI Pemungutan Retibusi Jasa Usaha\r\nBab VII Pengambalian Kelebihan Pembayaran\r\nBab VIII Kadaluwarsa Penagihan\r\nBab IX Pembukuan dan Pemeriksaan\r\nBab X Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Usaha\r\nBab XI Insentif Pemungutan\r\nBab XII Penyidikan\r\nBab XIII Ketentuan Pidana\r\nBab XIV Ketentuan Peralihan\r\nBab XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2011. \n Mencabut:\r\na. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005\r\nb. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2005\r\nc. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 tahun 2006\r\nd. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 8 ayat (7) huruf b dan huruf c Peraturan daerah kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005\r\ne. Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2009 \n 39 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 57 Seri C.5)\n2. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 58 Seri C.6)\n3. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C.1)\n4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 8 ayat (7) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 56 Seri C.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 15 Seri C.5)\n5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 3 Seri C.2)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menetapkan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur 8 jenis retribusi jasa usaha, yaitu: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Setiap jenis retribusi mencakup pengaturan mengenai nama retribusi, objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, serta struktur dan besarnya tarif retribusi.

\n\n

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kota Padang Panjang. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD. Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.

\n\n

Pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Walikota. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun. Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kota Padang Panjang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/319858/perda-kota-padang-panjang-no-1-tahun-2024","ec8c11f0-8e35-4566-912f-44e3291b7ecd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PADANG PANJANG CITY GOVERNMENT

PADANG PANJANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2011
ABOUT
LOCAL SERVICE CHARGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG PANJANG,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions in Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Retribution needs to be stipulated by Regional Regulation;
that the Local Service Charge is an important source of regional income to finance the implementation of regional government;
that regional retribution policy is implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, accountability and transparency, taking into account regional potential;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Local Service Charge.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e769426e-22a0-4081-b3b0-2a5149207971","actionData","errors"]