Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka menyesuaikan mekanisme penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, seiring dengan adanya perkembangan hukum dan pembaharuan struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi perubahan tugas, wewenang, dan susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD). TPKD dibentuk oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas menyusun kronologis, mengumpulkan bukti, menghitung jumlah kerugian, menginventarisasi harta kekayaan sebagai jaminan, serta melaporkan hasil pemeriksaan. Keanggotaan TPKD ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota yang diketuai oleh Inspektur Kota Pasuruan, dengan unsur keanggotaan yang terdiri dari Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Selain itu, peraturan ini mengatur pembentukan sekretariat TPKD yang berkedudukan di Inspektorat Kota Pasuruan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang tim tersebut.