[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e75661cb-8fc9-4514-a5da-bf693e8cfb29","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2025","number","17","year","2025","published_date","2025-06-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELESAIAN-TUNTUTAN-GANTI-KERUGIAN-DAERAH
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 17
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman \r\nuntuk menyelesaikan tuntutan ganti kerugian \r\ndaerah akibat perbuatan melawan hukum atau \r\nkelalaian Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara \r\natau Pejabat Lain perlu diatur dalam sebuah \r\nketentuan;\r\nb. bahwa untuk menyempurnakan pelaksanaan \r\nketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam \r\nNegeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang \r\nPenyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah \r\nTerhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau \r\nPejabat lain telah ditetapkan Peraturan Wali Kota \r\nPasuruan Nomor 15 Tahun 2020 tentang \r\nPenyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah\r\nTerhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau \r\nPejabat Lain;\r\nc. bahwa dengan adanya perkembangan hukum dan \r\npembaharuan Struktur Organisasi untuk \r\nmeningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi \r\npelayanan publik maka Peraturan Wali Kota \r\nNomor 15 tahun 2020 tentang Penyelesaian \r\nTuntutan Ganti Kerugian daerah Terhadap \r\nPegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat \r\nlain perlu dilakukan penyesuaian;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c \r\nperlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang \r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor \r\n15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tuntutan \r\nGanti Kerugian daerah Terhadap Pegawai Negeri \r\nBukan Bendahara atau Pejabat Lain; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang \r\nPembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam \r\nLingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah \r\ndan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia \r\ntanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun \r\n1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 \r\ndan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) \r\ntentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota\u0002kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun \r\n2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6573;\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 \r\ntentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya \r\nDaerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3241);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6322);\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun \r\n2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);\r\n7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun \r\n2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 \r\nNomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota \r\nPasuruan Nomor 8);\r\n8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun \r\n2020 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti \r\nKerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan \r\nBendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kota \r\nPasuruan Tahun 2020 Nomor 15); sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan \r\nNomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas \r\nPeraturan Walikota Pasuruan tentang \r\nPenyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah \r\nTerhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau \r\nPejabat Lain (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun \r\n2021 Nomor 27). \n Beberapa ketentuan diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2025. \n Peraturan Walikota \r\nPasuruan Nomor 15 Tahun 2020 tentang \r\nPenyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah \r\nTerhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau \r\nPejabat Lain (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun \r\n2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang \r\nPerubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan tentang \r\nPenyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah \r\nTerhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau \r\nPejabat Lain (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun \r\n2021 Nomor 27) \n 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.\n2. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka menyesuaikan mekanisme penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, seiring dengan adanya perkembangan hukum dan pembaharuan struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi perubahan tugas, wewenang, dan susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD). TPKD dibentuk oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas menyusun kronologis, mengumpulkan bukti, menghitung jumlah kerugian, menginventarisasi harta kekayaan sebagai jaminan, serta melaporkan hasil pemeriksaan. Keanggotaan TPKD ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota yang diketuai oleh Inspektur Kota Pasuruan, dengan unsur keanggotaan yang terdiri dari Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Selain itu, peraturan ini mengatur pembentukan sekretariat TPKD yang berkedudukan di Inspektorat Kota Pasuruan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang tim tersebut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[103,109],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERWALI Kota Pasuruan No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan No 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/214404/perwali-kota-pasuruan-no-27-tahun-2021","dd0888ed-6b52-46e6-8dac-502a03ff6d89",{"_104":110,"_106":111,"_36":112},"PERWALI Kota Pasuruan No. 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bendahara atau Pejabat Lain","https://peraturan.bpk.go.id/Details/154202/perwali-kota-pasuruan-no-15-tahun-2020","713e32c5-1081-4b99-b0e5-348c03b608ae","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

PASURUAN MAYOR REGULATION NUMBER 17 OF 2025 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO MAYOR REGULATION NUMBER 15 OF 2020 CONCERNING THE SETTLEMENT OF REGIONAL INDEMNITY CLAIMS AGAINST NON-TREASURER CIVIL SERVANTS OR OTHER OFFICIALS

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

MAYOR OF PASURUAN,

Considering :

that in order to provide guidelines for settling regional indemnity claims resulting from unlawful acts or negligence by Non-Treasurer Civil Servants or Other Officials, it is necessary to regulate them in a provision;
that to improve the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e75661cb-8fc9-4514-a5da-bf693e8cfb29","actionData","errors"]