[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7525d6c-0a5c-4762-8aa9-4ff87fa972b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Sarana Dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2003","number","2","year","2003","published_date","2003-01-21","effective_date","2003-01-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Retribusi Perizinan Sarana Dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - RETRIBUSI PERIZINAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2003/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Sarana Dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Daerah punya kewenangan untuk mengelola pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya; bahwa sesuai dengan maksud huruf \"a\" tersebut di atas, pemberian izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat menjadi urusan Pemerintah Daerah ; bahwa sehubungan dengan maksud huruf \"a\" dan \"b\" di atas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kendal; \n Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; ndang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; PeraturanPemerintah Nomor 16Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah N omor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 92A/Menkes/SKB/11/96 dan Nomor 17 /Th 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174\r\nTahun 1997; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : l l 89A/Menkes/SK/XI/l 999; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi perizinan sarana dan tenaga kesehatan, prinsip penetepan dan struktur besaranya tarif retribusi, perizinan, prinsip dan sasaran dalam penetepan struktur dan besarnya retribusi perizinan sarana dan tenaga kesehatan, struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan sarana dan tenaga kesehatan, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2003. \n 21 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kendal. Latar belakangnya adalah untuk mengintensifkan pengelolaan sumber pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung pembiayaan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan di daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Obyek retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi sarana kesehatan (praktik dokter berkelompok, balai pengobatan, rumah bersalin, apotek, toko obat, rumah sakit, optik, laboratorium klinik) dan tenaga kesehatan (praktik perorangan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat).
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan sarana dan pelayanan kesehatan swasta.
Retribusi Izin Sarana dan Tenaga Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis sarana dan tenaga kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah. Pemegang izin wajib melaksanakan daftar ulang setiap tahun dengan membayar retribusi sebesar 10% dari tarif retribusi.
Wewenang pemberian izin berada pada Bupati, yang dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan di Daerah yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan izin penyelenggaraan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Bagi orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal ini, dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan terhitung mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka tempat usaha pelayanan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan ditutup dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatannya.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KENDAL REGENCY
NUMBER: 2 YEAR 2003 SERIES: C NO.: 2

REGIONAL REGULATION
KENDAL REGENCY
NUMBER 02 YEAR 2003
CONCERNING
FEES FOR LICENSING OF HEALTH FACILITIES
AND PERSONNEL IN KENDAL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KENDAL

Considering:

that with the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Fees, the Region has the authority to manage the collection of Regional Fees in accordance with the affairs under its authority;
that in accordance with the intent of letter \"a\" above, the granting of licenses for Private Health Service Businesses, which was originally carried out by the Central Government, has become the responsibility of the Regional Government;
that in connection with the intent of letters \"a\" and \"b\" above, it is necessary to issue a Regional Regulation of Kendal Regency concerning Fees for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7525d6c-0a5c-4762-8aa9-4ff87fa972b4","actionData","errors"]