[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e74bb8b1-eb65-4fba-9ce0-6d44a54408f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2021","number","44","year","2021","published_date","2021-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 44, BN.2021/No.1531, peraturan.go.id: 10 hlm.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penghitungan dan pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (JFPH). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas hukum dan perlunya pemerataan penyuluh hukum. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan penyuluh hukum melalui perencanaan, pengusulan, dan pemetaan yang didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ketentuan substansial mencakup:\n\n- Penghitungan kebutuhan JFPH dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci per tahun.\n- Tahapan penghitungan meliputi penghitungan beban kerja dan Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) penyelesaian kegiatan.\n- Aspek beban kerja diperoleh dari jumlah target kerja yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.\n- SKR diukur menggunakan tugas per tugas jabatan, meliputi penyiapan materi, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi, kajian, penyusunan program, pengembangan model, kemitraan, dan konsultasi.\n- Pengusulan kebutuhan JFPH pada Instansi Pembina dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama kepada Kepala Badan untuk mendapatkan pertimbangan penetapan, kemudian diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.\n- Pengusulan kebutuhan JFPH pada Instansi Pengguna dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Menteri melalui Kepala Badan, kemudian diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan aparatur negara.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengusulan penetapan Kebutuhan JFPH yang masih dalam proses, tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permenkumham No. 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133152/permenkumham-no-11-tahun-2018","0ebb73d7-53d3-43d6-8053-3cb4b802eb3e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1531, 2021

MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS. Calculation. Proposal. JFPH Needs. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 44 OF 2021
CONCERNING
CALCULATION AND PROPOSAL OF NEEDS FOR
LEGAL COUNSELOR FUNCTIONAL POSITION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize a society that is intelligent, obedient, and compliant with the law, the role of legal counselors is needed in disseminating legal information and laws and regulations, as well as developing the quality of legal counseling;
that the existence and distribution of legal counselors is not yet evenly distributed both at the central and regional levels, so that the fulfillment of the need for legal counselors must be carried out with planning, proposing, and mapping based on job analysis and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e74bb8b1-eb65-4fba-9ce0-6d44a54408f5","actionData","errors"]