[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e74b80a0-d9aa-4f1c-ac51-d306f3f515d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-04-25","effective_date","2024-04-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanggamus","place_of_enactment","Kota Agung","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melindungi hak konstitusi\r\nperempuan dan anak sesuai Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah\r\nDaerah Wajib bertanggung jawab dalam\r\npenyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak\r\nterhadap tindak kekerasan; untuk memenuhi indikator- indikator\r\nPelaksanaan Kabupaten Layak Anak, berkenaan\r\ndengan layanan Perlindungan, pencegahan kekerasan\r\nterhadap perempuan dan anak, maka diperlukan\r\nperaturan yang mengatur berbagai peran lembaga\r\nperangkat daerah dan lembaga lainnya. \n Dasar Hukum ini adalah UU NO 39 Tahun 1999; UU NO 1 Tahun 1974; UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2002; UU NO 13 Tahun 2003; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 23 Tahun 2004; UU NO 13 Tahun 2006; UU NO 21 Tahun 2007; UU NO 11 Tahun 2012; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 35 Tahun 2014; UU NO 12 Tahun 2022; PP NO 4 Tahun 2006; PP NO 9 Tahun 2008; PP NO 70 Tahun 2020; PP NO 78 Tahun 2021; eraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; PERDA NO 8 Tahun 2016; PERDA NO 2 Tahun 2017; PERDA NO 1 Tahun 2019; PERDA NO 8 Tahun 2022; \n Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024. \n 23 hlmn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender, memberikan rasa aman, memulihkan kondisi fisik, psikis, dan ekonomi korban, serta menindak pelaku kekerasan.

\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya seperti korban pornografi, bencana, narkoba, HIV/AIDS, terorisme, stigmatisasi, pekerja anak, anak jalanan, disabilitas, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

\r\n

Peraturan ini juga mengatur hak-hak korban kekerasan, termasuk hak untuk dihormati, pemulihan, menentukan keputusan, mendapatkan informasi, kerahasiaan, rehabilitasi sosial, penanganan pengaduan, kemudahan dalam proses peradilan, pendampingan, dan penanganan berkelanjutan hingga rehabilitasi.

\r\n

Kewajiban dan tanggung jawab perlindungan perempuan dan anak berada pada Pemerintah Daerah, swasta, lembaga kemasyarakatan, masyarakat, keluarga, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan, melaksanakan perlindungan, melakukan kerja sama, memberikan dukungan sarana dan prasarana, mengalokasikan anggaran, membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan, serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

\r\n

Peran serta swasta dan masyarakat meliputi pencegahan kekerasan, memberikan informasi, melaporkan tindak kekerasan, dan berpartisipasi dalam penanganan korban. Dunia usaha berkontribusi melalui kebijakan perusahaan yang berperspektif anak dan perempuan, produk yang aman, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Media massa berperan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat.

\r\n

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan kekerasan melalui pemberdayaan dan penyadaran masyarakat, memberikan materi pencegahan dalam pendidikan, menyediakan aksesibilitas pendidikan, pelatihan, pendanaan, menciptakan lingkungan kerja yang ramah, membangun partisipasi masyarakat, menyediakan sistem informasi, dan membangun jejaring kerja sama.

\r\n

Untuk pelayanan perlindungan, Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), dan Tim Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak (Tim KTP/A). UPTD PPA berfungsi melaksanakan layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan, dan pemulangan korban.

\r\n

Pelayanan terhadap korban meliputi pelayanan medis, medicolegal, psikososial, hukum, kemandirian ekonomi, psikologi, dan psikiater. Pelaksanaan pendampingan melibatkan tenaga kesehatan, pendidikan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, pekerja sosial, relawan, dan pembimbing rohani.

\r\n

Prinsip pelayanan meliputi tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminatif, mudah dijangkau, dan kerahasiaan.

\r\n

Kerja sama dapat dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, lembaga non-pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa. Kemitraan dibentuk dengan dunia usaha dan media massa. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, penguatan jejaring, fasilitasi standar, dan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi.

\r\n

Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pemantauan dan evaluasi.

\r\n

Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Masyarakat memperhatikan hak anak dan perempuan yang berkaitan dengan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
TANGGAMUS REGENCY
THE PROVINCE OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF TANGGAMUS REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
ON
THE IMPLEMENTATION OF PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANGGAMUS,

Considering / Whereas :

that in order to protect the constitutional rights of women and children in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Regional Government is obliged to be responsible for the implementation of protection for women and children against acts of violence;
that in order to fulfill the indicators for the Implementation of a Child-Friendly Regency, with regard to Protection services, prevention of violence against women and children, it is necessary to have regulations governing the various roles of regional apparatus agencies and other institutions;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e74b80a0-d9aa-4f1c-ac51-d306f3f515d0","actionData","errors"]