[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e74735e4-6cfc-4604-9ec4-dfdf86f5a7a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-02-05","effective_date","2018-02-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Sosial NO. 3, BN.2018/NO.246, jdih.kemsos.go.id : 20 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan pengangkatan anak. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak agar terlindungi dan sejahtera, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan. Bimbingan dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan, dan pelatihan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam pengangkatan anak, termasuk pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia, oleh orang tua tunggal, dan oleh warga negara asing. Pelaporan melibatkan laporan kelayakan calon orang tua angkat, perkembangan anak, dan kepindahan. Peraturan ini juga menetapkan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
BIMBINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN PENGANGKAΑΤΑΝ ΑΝΑΚ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Sosial tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan
Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Mengingat :

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e74735e4-6cfc-4604-9ec4-dfdf86f5a7a2","actionData","errors"]