[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e745d067-ab43-40f5-93e7-0ea7afe39176","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya","place_of_enactment","Tambolaka","theme","Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Berusaha-perizinan-penyelenggaraan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis Perizinan; Bab 3. Persyaratan Perizinan Berusaha; Bab 4. Pelaksanaan Pelayanan; Bab 5. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; Bab 6. Pengelolaan Informasi; Bab 7. Penyuluhan kepada Masyarakat; Bab 8. Pelayanan Konsultasi; Bab 9. Pendampingan Hukum; Bab 10. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 11. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 13. Pelaporan; Bab 14. Partisipasi Masyarakat; Bab 15. Pendanaan; Bab 16. Ketentuan Penyidikan; Bab 17. Ketentuan Pidana; Bab 18. Ketentuan Peralihan; Bab 19. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022. \n 31 halaman; 6 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Sumba Barat Daya. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, dengan tujuan mewujudkan efektifitas dan penyederhanaan perizinan usaha bagi pelaku usaha serta meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Sumba Barat Daya.\r\n\r\nKetentuan substansial mencakup:\r\n- Jenis Perizinan Berusaha: NIB, Sertifikat Standar, dan Izin sesuai tingkat risiko usaha.\r\n- Persyaratan Perizinan Berusaha: persyaratan dasar (kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi) dan perizinan berusaha berbasis risiko.\r\n- Pelaksanaan Pelayanan: pendelegasian kewenangan kepada Kepala DPMPTSP, prinsip pelayanan (kejelasan, kemudahan akses, nondiskriminatif, profesional, keterbukaan, perlakuan khusus bagi kelompok rentan), dan larangan praktik percaloan.\r\n- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: mekanisme pengelolaan pengaduan yang cepat, tepat, transparan, dan adil.\r\n- Pengelolaan Informasi: pengelolaan informasi yang terbuka dan mudah diakses, serta penunjukan PPID pembantu.\r\n- Penyuluhan kepada Masyarakat: penyebarluasan informasi tentang hak dan kewajiban, manfaat perizinan, persyaratan, dan mekanisme layanan.\r\n- Pelayanan Konsultasi: penyediaan layanan konsultasi teknis dan hukum terkait perizinan.\r\n- Pendampingan Hukum: pemberian pendampingan hukum kepada pelaku usaha dan pejabat DPMPTSP.\r\n- Pemantauan dan Evaluasi: pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha.\r\n- Pembinaan dan Pengawasan: pembinaan kepada pelaku usaha dan ASN, serta pengawasan berbasis risiko terhadap penyelenggaraan perizinan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan Perizinan Berusaha yang sementara dalam proses dan Perizinan Berusaha yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTHWEST SUMBA
THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA
LOCAL REGULATION OF SOUTHWEST SUMBA REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
on
BUSINESS LICENSING ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTHWEST SUMBA,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 31 paragraph (1) and Article 39 of Government Regulation Number 6 of 2021 on Risk-Based Business Licensing in the Region, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Business Licensing Administration;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 16 of 2007 on the Establishment of Southwest Sumba Regency in The Province of East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 18, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4692);
Law Number 23 of 2014 on Regional Government (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e745d067-ab43-40f5-93e7-0ea7afe39176","actionData","errors"]