[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e74409b4-d609-4353-91b2-c7e238f65ae7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kewenangan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-09-02","effective_date","2008-09-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Kewenangan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kewenangan-Desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007/NO.5, TLD No.65, LL KAB. MELAWI: 7 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kewenangan Desa
ABSTRAK:	\n \n Mempertimbangkan perlunya perwujudan desentralisasi berupa otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, Perda ini perlu ditetapkan. \n UU Nomor 34 Tahun 2003; UU nomor 10 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; UU 12 Tahun 2008; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 73 Tahun 2005; PP nomor 79 Tahun 2005; PP nomor 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 \n Kondisi sosial budaya masyarakat setempat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Oleh karena itu, pengaturan dan pelimpahan kewenangan Pemerintah kabupaten dinilai akan mempercepat pembangunan desa. Kewenangan yang diterima desa, antara lain bidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, tenaga kerja, dan kesejahteraan. Kewenangan tersbut mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan adat istiadat desa, kewenangan yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta Tugas Pembantuan. Selambatnya 2 tahun serelah perundangan Perda ini, semua Desa sudah harus menetapkan Kewenangan desanya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2008. \n Pembuatan Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa oleh Bupati, bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya; hal yang belum cukup diatur oleh Perda ini, akan diatur oleh Bupati \n 5 Halaman dan 2 Halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kewenangan desa di Kabupaten Melawi. Latar belakangnya adalah pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagai wujud desentralisasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mempercepat dan mendukung pembangunan desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kewenangan desa mencakup kewenangan berdasarkan hak asal usul adat istiadat desa, kewenangan yang belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah, serta tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Bidang-bidang kewenangan meliputi pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kesatuan bangsa, perlindungan dan politik dalam negeri, pengembangan otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi, pendapatan masyarakat desa, pemuda dan olah raga, serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Untuk melaksanakan kewenangannya, desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten. Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali sesuai dengan potensi desa, sarana, dan prasarana desa. Jika desa belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa.

","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 5 OF 2008
Concerning
VILLAGE AUTHORITY
LEGAL SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF MELAWI REGENCY
YEAR 2008

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 5 OF 2008
CONCERNING
VILLAGE AUTHORITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the implementation of broad, real and responsible regional autonomy as a manifestation of the implementation of Decentralization in the Unitary State of the Republic of Indonesia in the Melawi Regency Region needs to be realized immediately;
that in connection with this matter, it is necessary to regulate the Village Authority which is stipulated by a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 34 of 2003 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e74409b4-d609-4353-91b2-c7e238f65ae7","actionData","errors"]