[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e738313f-b5ba-412b-a3da-ae4c8f0a16e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan,Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-09-05","effective_date","2014-10-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan,Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MINUMAN BERALKOHOL
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan,Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Psal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No 20/ M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang tentang Wajib Daftar Perusahaan; 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. \n MENGATUR TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN,PEREDARAN DAN PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2014. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol bertujuan untuk melaksanakan ketentuan terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan ini mengatur pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Makassar.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penggolongan minuman beralkohol berdasarkan kadar alkohol (Golongan A, B, dan C), serta pengaturan mengenai pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Pengadaan minuman beralkohol harus berasal dari produksi dalam negeri atau impor dan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Peredaran minuman beralkohol diatur melalui jalur distribusi yang melibatkan produsen, distributor, sub-distributor, dan penjual langsung. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya diizinkan di hotel bintang 3 ke atas, bar, diskotik, karaoke, dan pub yang telah ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan lokasi yang tidak berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, termasuk kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Penjual langsung wajib menyampaikan laporan penjualan secara triwulanan kepada Walikota. Setiap kemasan minuman beralkohol wajib dilengkapi label dengan informasi yang jelas dan peringatan yang sesuai.

","transitional_provisions","1. Setiap orang atau perusahaan yang telah memiliki SIUP MB dan Surat Izin tempat penjualan minuman beralkohol yang masa berlakunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.","sanctions","1. Setiap orang produsen, distributor, sub distributor dan penjual langsung minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 7. Pasal 8 dan Pasal 15 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pemanggilan, penutupan sementara sarana tempat usaha, dan pencabutan izin.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAKASSAR
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF MAKASSAR CITY
NUMBER 4 OF 2014
ON
SUPERVISION AND CONTROL OF PROCUREMENT,
DISTRIBUTION AND SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAKASSAR,

Considering:

that to implement the provisions of Article 7 paragraph (4) and Article 8 of Presidential Regulation Number 73 of 2013 on the control and supervision of alcoholic beverages, and Article 20 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 on the Control and Supervision of Procurement, Distribution and Sale of Alcoholic Beverages, the Mayor can conduct Control and Supervision of Procurement, Distribution and Sale of Alcoholic Beverages through;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on supervision and control, procurement, distribution and sale of alcoholic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e738313f-b5ba-412b-a3da-ae4c8f0a16e9","actionData","errors"]