[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e736914e-ef29-4534-8065-14aeee6b43d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011","number","23","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Pengelolaan Wilayah Pesisir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pesisir
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, BD.2011/No.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Wilayah Pesisir
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Kota Semarang adalah daerah yang memiliki wilayah pesisir\r\nyang mengandung keragaman potensi sumberdaya pesisir yang\r\nsangat penting, sehingga perlu dijaga kelestariannya serta dapat\r\ndimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan\r\nmasyarakat;\r\nb. bahwa agar sumberdaya pesisir dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya\r\nbagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan\r\nlingkungan hidup, maka perlu dikelola secara berkelanjutan dan\r\nberwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi\r\nmasyarakat serta mengutamakan kelestarian lingkungan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota\r\nSemarang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3\r\nTahun 1988, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, ruang lingkup dan tujuan, pokok-pokok pengelolaan pesisir, pengelolaan perencanaan wilayah pesisir desa, sistem informasi dan data, pemanfaatan wilayah pesisir, hak, kewajiban dan larangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, peranserta, pemberdayaan dan kemitraan, pengawasan dan pengendalian, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011. \n 49 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir bertujuan untuk:

Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
Meningkatkan keterpaduan penataan sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir secara seimbang sesuai dengan fungsi dan daya dukungnya.
Merehabilitasi sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir yang sudah merosot dan/atau rusak.
Mengembangkan sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir serta sumberdaya ikan sebagai potensi unggulan dan bersifat khas Daerah.
Memperkuat peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.
Mewujudkan keterpaduan dan sinergitas antar pihak dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang terdiri dari Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (RPWP), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir (RAPWP).
Pengelolaan Sistem Informasi dan Data terkait wilayah dan Sumber Daya Pesisir.
Pemanfaatan Wilayah Pesisir yang diprioritaskan pada perlindungan, konservasi, rehabilitasi, dan pengembangan Sumber Daya Pesisir serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
Konservasi wilayah pesisir, penetapan sempadan pantai, rehabilitasi wilayah pesisir, reklamasi wilayah pesisir, dan mitigasi bencana.
Hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan wilayah pesisir, serta larangan terkait pemanfaatan wilayah pesisir.
Penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terkait pengelolaan wilayah pesisir.
Peran serta, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir.

","transitional_provisions","1. Program Pengelolaan Wilayah Pesisir serta lembaga/instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Setiap kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\n4. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 56 dan Pasal 57 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, pembekuan sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SEMARANG CITY
YEAR 2011 NUMBER 23

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 23 OF 2011
CONCERNING
COASTAL AREA MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that Semarang City is a region that has a coastal area containing a diversity of very important coastal resource potentials, so it is necessary to maintain its sustainability and can be utilized as much as possible for the prosperity and welfare of the community;
that in order for coastal resources to be utilized as well as possible for the social, economic, cultural development of the community and the environment, it is necessary to manage them in a sustainable and globally-minded manner by paying attention to the aspirations and participation of the community and prioritizing environmental sustainability;
that based on the considerations as referred to in letters a and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e736914e-ef29-4534-8065-14aeee6b43d4","actionData","errors"]