[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7147699-59b5-413a-9b30-b113d4fe9240","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan","place_of_enactment","Toboali","theme","Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELESTARIAN-KEKAYAAN-INTELEKTUAL-KOMUNAL
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal
ABSTRAK:	\n \n bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Kabupaten Bangka Selatan dalam bentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis perlu dilestarikan melalui perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan oleh daerah; bahwa diperlukan suatu aturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah \n Dasar Hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 \n Perda ini mengatur tentang pelestarian kekayaan intelektual komunal yang meliputi ketentuan umum, lingkup KIK, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian, sentra KIK, kerjasama, partisipasi, pengawasan, pendanaan, penghargaan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melestarikan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Bangka Selatan sebagai modal dasar pembangunan daerah. Kebijakan ini mencakup perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan KIK.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pelestarian KIK melalui perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan. Tugas ini meliputi menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran terhadap KIK, menjaga ekosistem KIK, melakukan koordinasi antar instansi, dan mengoordinasikan pelestarian KIK di tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa. Pemerintah Daerah berwenang merumuskan kebijakan pelestarian KIK, menyelenggarakan pelestarian KIK sesuai standar pemerintah, melakukan pengawasan, dan memfasilitasi kegiatan pelestarian KIK oleh masyarakat.

Masyarakat memiliki hak untuk menggunakan aspek KIK sesuai fungsinya, mendapatkan perlindungan atas hasil karya, memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, berkarya dan berekspresi, menumbuhkan apresiasi, dan mendirikan lembaga yang diakui pemerintah. Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian KIK dan berperan serta dalam inventarisasi, peningkatan kegiatan pelestarian, sosialisasi nilai KIK, dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia.

Pelindungan KIK dilakukan melalui inventarisasi dan fasilitasi pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengembangan KIK dapat dilakukan melalui penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman. Pemanfaatan KIK bertujuan untuk membangun karakter daerah, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan yang meliputi koordinasi, pendampingan, sosialisasi, bantuan teknis, dan pendidikan/pelatihan.

Bupati membentuk sentra KIK untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan pelestarian KIK. Kerja sama dalam pelestarian KIK dapat dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, badan usaha, masyarakat, dan/atau pihak luar negeri. Pendanaan pelestarian KIK bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BANGKA REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
PRESERVATION OF COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that the cultural diversity and natural resources of South Bangka Regency in the form of traditional knowledge, traditional cultural expressions, genetic resources, and potential geographical indications are the basic capital for regional development to realize community welfare;
that traditional knowledge, traditional cultural expressions, genetic resources, and potential geographical indications need to be preserved through protection, utilization, development, and guidance by the region;
that a regulation is needed to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the preservation of Communal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7147699-59b5-413a-9b30-b113d4fe9240","actionData","errors"]