[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e70aabd7-6d36-4da3-96e1-26d1d9009144","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamongan","place_of_enactment","Lamongan","theme","Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Lamongan \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945\r\n2. UU No 12 Tahun 1950\r\n3. UU No 12 Tahun 2011\r\n4. UU No 17 Tahun 2014\r\n5. UU No 23 Tahun 2014\r\n6. PP No 58 Tahun 2005\r\n7. PP No 12 Tahun 2017\r\n8. PP No 18 Tahun 2017\r\n9. Perpres No 87 Tahun 2014\r\n10. Permendagri No 13 Tahun 2006\r\n11. Permendagri No 80 Tahun 2015\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Lamongan. Terdiri dari ketentuan umum, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017. \n Perda Kab Lamongan No 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Lamongan sebagaimanan telah diubah beebrapa kali terakhir dengan Perda Kab Lamongan Nomor 2 Tahun 2007, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan Bupati sebgai pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak Perda diundangkan. \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 11/E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 2/E), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, termasuk uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. Selain itu, diatur pula mengenai tunjangan kesejahteraan yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai uang jasa pengabdian bagi pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya, serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang meliputi program, dana operasional pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi. Pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien, serta akuntabilitas.

","transitional_provisions","Pasal 49\nPeraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LAMONGAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF LAMONGAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS OF LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE
REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
LAMONGAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 28
Government Regulation Number 18 of 2017
concerning Financial and Administrative Rights of the Leadership
and Members of the Regional House of Representatives,
it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Rights
Financial and Administrative of the Leadership and Members of the
Regional House of Representatives of Lamongan
Regency.

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the State Constitution of the
Republic of Indonesia of 1945;
Law Number 12 of 1950 concerning
Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e70aabd7-6d36-4da3-96e1-26d1d9009144","actionData","errors"]