[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e709901d-296f-46fd-b056-2c1756f8ddd9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-11-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PERLINDUNGAN KONSUMEN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN KONSUMEN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
ABSTRAK:	\n \n Pembangunan perekonomian pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen.\r\nUntuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 2 Tahun 1981,\r\nUU No. 8 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2001, PP No. 59 Tahun 2001, Permendagri No. 80 Tahun 2015.\r\n \n Perda ini mengatur mengenai Perlindungan Konsumen, meliputi: asas dan tujuan; hak dan kewajiban; perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; ketentuan pencantuman klausula baku; tanggung jawab pelaku usaha; pembinaan dan pengawasan; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; penyelesaian sengketa; penyidikan; ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016. \n 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen, memberdayakan konsumen dalam menuntut hak-haknya, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang pasti dan terbuka, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas barang dan jasa.

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, didengar pendapatnya, advokasi, pembinaan, pelayanan yang jujur, dan kompensasi. Kewajiban konsumen meliputi membaca petunjuk penggunaan, beritikad baik dalam transaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti penyelesaian sengketa. Pelaku usaha memiliki hak menerima pembayaran, perlindungan hukum, pembelaan diri, dan rehabilitasi nama baik. Kewajiban pelaku usaha meliputi beritikad baik, memberikan informasi yang benar, melayani secara jujur, menjamin standar mutu, memberi kesempatan pengujian, dan memberikan kompensasi.

Peraturan ini melarang pelaku usaha memproduksi/memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai standar, berat/isi bersih, ukuran, kondisi, mutu, janji, tanggal kedaluwarsa, atau ketentuan halal. Pelaku usaha juga dilarang menawarkan/mempromosikan barang/jasa secara tidak benar atau menyesatkan mengenai harga, kegunaan, kondisi, atau bahaya penggunaan. Klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, menolak penyerahan kembali barang/uang, memberikan kuasa sepihak, mengatur pembuktian, mengurangi manfaat jasa, atau menyatakan tunduknya konsumen pada aturan baru dinyatakan batal demi hukum.

Pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti rugi akibat kerusakan/kerugian konsumen, yang dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa, perawatan kesehatan, atau santunan. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang meliputi koordinasi, menciptakan iklim usaha yang sehat, mengembangkan LPKSM, dan meningkatkan kualitas SDM.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF JAMBI
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF JAMBI CITY
NUMBER 2 OF 2016
on
CONSUMER PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAMBI,

Considering / Whereas:

that economic development in the era of globalization must be able to support the growth of the business world so that it is able to produce a variety of goods and or services that have technological content that can improve the welfare of many people and at the same time get certainty over goods and or services obtained from trade without causing losses to consumers;
that to improve the dignity of consumers, it is necessary to increase awareness, knowledge, concern, ability and independence of consumers to protect themselves and foster a responsible attitude of business actors;
that Jambi City as a center for the circulation of goods and services, it is necessary to have a guarantee of legal protection against the need for goods and services;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e709901d-296f-46fd-b056-2c1756f8ddd9","actionData","errors"]