[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7096c74-20d6-4f2c-92cf-f81b593c16f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004","number","3","year","2004","published_date","2004-06-15","effective_date","2004-07-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Wajib Daftar Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2004/NO.16
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Wajib Daftar Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur, diperlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi yang berguna untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan, perkembangan dan kepastian dunia usaha;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Wajib Daftar Perusahaan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988; Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993; Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73 / Kep / II / 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 / MPP / Kep / I / 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Oalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Wajib Daftar Perusahaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2004. \n 25 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) diterbitkan dengan maksud untuk menjamin kepastian berusaha, mencegah praktik usaha yang tidak jujur, dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Tujuan dari WDP adalah menciptakan transparansi dan kepastian berusaha melalui pencatatan informasi yang benar mengenai perusahaan, yang akan digunakan untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha dan sebagai sumber informasi bagi pengembangan usaha.

Peraturan ini mengatur kewajiban bagi setiap perusahaan yang memiliki izin dan beroperasi di wilayah Kabupaten Semarang untuk mendaftarkan perusahaannya. Obyek WDP meliputi berbagai bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), dan Perorangan, serta perusahaan lain yang bertujuan memperoleh keuntungan. Subyek WDP adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan memiliki izin. Setiap subyek WDP wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Tata cara pendaftaran perusahaan meliputi pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan bentuk perusahaan. Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu 90 hari sejak memulai kegiatan usahanya. Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari WDP, kecuali jika mereka ingin mendaftarkan diri. Peraturan ini juga mengatur tentang jangka waktu berlakunya TDP, kewajiban dan larangan bagi pemegang TDP, serta tata cara perubahan, pembaharuan, dan penghapusan TDP. Selain itu, diatur pula mengenai retribusi atas penerbitan TDP, yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, serta tata cara pembayaran dan pemungutannya.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap pemilik TDP untuk segera menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT
SEMARANG REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2004
CONCERNING
MANDATORY COMPANY REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to create a healthy business climate, and
provide protection to companies that
conduct their business honestly, a list of
companies is needed as an official source of information that is
useful for guidance, direction, supervision of
development and certainty in the business world;
that based on the considerations as referred to
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of
Semarang Regency concerning Mandatory Company Registration;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of
Regencies Within the Province of Central Java;
Law Number 67 of 1958 concerning Amendments to
the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7096c74-20d6-4f2c-92cf-f81b593c16f2","actionData","errors"]