[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6f315df-0f07-46b4-81b7-54e93038140d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-01-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuasin","place_of_enactment","Pangkalan Balai","theme","Pembentukan Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-kelurahan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa pesatnya pertambahan jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Betung, maka perlu dilakukan penataaan dan pemekaran wilayah guna memperpendek rentang kendali pemerintahan dan percepatan pelayanan masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan perkotaan, perlu melaksanakan pemekaran kelurahan. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 6 Tahun 2002; UU No 33 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembetukan Kelurahan dalma Kab. Banyuasin, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan. Diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan kelurahan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022. \n Mencabut Peraturan Daerah Kab. Banyuasin No 8 Tahun 2016 tentang Pembetukan Kelurahan dalam Kab. Banyuasin. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan latar belakang pesatnya pertambahan jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Betung. Tujuannya adalah untuk melakukan penataan dan pemekaran wilayah guna memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pelayanan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, serta meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pemekaran beberapa kelurahan, yaitu Kelurahan Betung, Sukajadi, Tanah Mas, Sukomoro, Air Batu, Kenten, dan Talang Keramat. Peraturan ini menetapkan nama-nama kelurahan hasil pemekaran, batas wilayah administrasi, dan luas wilayah masing-masing kelurahan. Batas wilayah administrasi dapat berupa batas alam (seperti sungai atau jalan) atau batas buatan (seperti pilar batas). Detail lebih lanjut mengenai batas wilayah dan luas wilayah kelurahan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan ini juga mengatur bahwa pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.

","transitional_provisions","1. Setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar segera dilaksanakan:\n a. perubahan/penyesuaian hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi;\n b. pengisian data administrasi dan kearsipan;\n c. pengisian personil sesuai dengan kebutuhan organisasi;\n d. pembagian dan penyerahan kekayaan.\n2. Pembagian dan penyerahan sebagian kekayaan dari Kelurahan Induk kepada Kelurahan Pemekaran ditetapkan oleh Bupati.\n3. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kab. Banyuasin No 8 Tahun 2016 tentang Pembetukan Kelurahan dalam Kab. Banyuasin.","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUASIN
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANYUASIN REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
ABOUT
ESTABLISHMENT OF URBAN VILLAGES IN BANYUASIN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUASIN,

\n\n \n \n

Considering:

that due to the rapid increase in population and economic activities in Talang Kelapa Subdistrict and Betung Subdistrict, it is necessary to structure and expand the region to shorten the governance control and accelerate public services;
that in order to further improve the effectiveness and efficiency of the implementation of general government duties, as well as improving services to the community and the implementation of urban development, it is necessary to implement the expansion of urban villages;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6f315df-0f07-46b4-81b7-54e93038140d","actionData","errors"]