[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6e5cb0a-ad09-4855-96ec-5328b7ecfa39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-07-11","effective_date","2016-07-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

konstruksi, sipil, arsitek, bangunan dan infrastruktur
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas. dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah. \n UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Batola No. 1 Tahun 2010; Perda Kab. Batola No. 8 Tahun 2013. \n Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Di Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tTujuan dan Prinsip;\r\n3.\tPerumahan dan Permukiman;\r\n4.\tPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;\r\n5.\tPenyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;\r\n6.\tPersyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;\r\n7.\tPembentukan Tim Verifikasi;\r\n8.\tTata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;\r\n9.\tPengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum;\r\n10.\tPelaporan;\r\n11.\tPembinaan dan Pengawasan;\r\n12.\tPembiayaan;\r\n13.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 1)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan jaminan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan.

Peraturan ini mengatur mengenai penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Prasarana meliputi jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah, drainase, dan tempat pembuangan sampah. Sarana meliputi perniagaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman, pertamanan, ruang terbuka hijau, dan parkir. Utilitas umum meliputi jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan jalan umum.

Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan, sesuai dengan rencana tapak yang disetujui. Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan. Tim ini bertugas melakukan inventarisasi, verifikasi, dan penilaian terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan. Tata cara penyerahan meliputi persiapan, pelaksanaan penyerahan, dan pasca penyerahan. Setelah penyerahan, pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dapat bekerja sama dengan pihak lain. Pemerintah Daerah wajib melaporkan perkembangan penyerahan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BARITO KUALA
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 12 OF 2016
ABOUT
TRANSFER OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES, AND PUBLIC UTILITIES OF HOUSING
AND SETTLEMENT IN THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BARITO KUALA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide assurance of the availability of
neighborhood infrastructure and facilities, and public utilities of housing and
settlement, it is necessary to manage the infrastructure, facilities,
and utilities;
that in order to sustain the management of infrastructure,
facilities, and public utilities of housing and settlement,
it is necessary to transfer the infrastructure, facilities, and
public utilities from the developer to the Regional Government;
that based on the considerations as intended
in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional
Regulation regarding the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6e5cb0a-ad09-4855-96ec-5328b7ecfa39","actionData","errors"]