[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6d2fb06-4f89-4b46-8b36-6b53f3f6022b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 8 Tahun 2003","number","8","year","2003","published_date","2003-08-28","effective_date","2003-09-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Pajak Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2003/NO.90
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Parkir
ABSTRAK:	\n \n a.\tDengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) jenis Pajak Kabupaten / Kota antara lain adalah Pajak Parkir\r\nb.\tPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir harus diubah dan disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000\r\n \n 1.\tUndang – Undang Nomor 29 Tahun 1959\r\n2.\tUndang – Undang Nomor 13 Tahun 1980\r\n3.\tUndang – Undang Nomor 14 Tahun 1992\r\n4.\tUndang – Undang Nomor 22 Tahun 1999\r\n5.\tUndang – Undang Nomor 25 Tahun 1999\r\n6.\tUndang – Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\n7.\tUndang – Undang Nomor 34 Tahun 2000\r\n8.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993\r\n9.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000\r\n10.\tPeraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000\r\n11.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001\r\n12.\tKeputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999\r\n13.\tPeraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 1999\r\n14.\teraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 1999\r\n \n Iuran wajib yang dilakukan oleh orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah atas pelayanan jasa parkir \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003. \n Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 1999 ) dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 1999 ) dinyatakan tidak berlaku \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 1999).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 1999).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Parkir di Kabupaten Jeneponto. Latar belakangnya adalah perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang menetapkan pajak parkir sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan daerah yang ada mengenai retribusi parkir dengan perubahan undang-undang tersebut, mengubah retribusi menjadi pajak daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek pajak parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk pelataran/lingkungan parkir. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir tersebut. Dasar pengenaan pajak adalah jenis kendaraan dan tempat parkir. Tarif pajak parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih, dengan tarif berbeda untuk parkir biasa dan bongkar/muat. Tarif pajak parkir di pelataran tempat parkir juga diatur untuk berbagai jenis kendaraan.

\n\n

Wilayah pemungutan pajak adalah di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto. Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan takwin. Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan SPTPD tersebut, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Jika SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 hari sejak diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

\n\n

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisinya dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JENEPONTO
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Postal Code 92311

REGIONAL REGULATION OF JENEPONTO REGENCY
NUMBER: 8 YEAR 2003
ABOUT
PARKING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JENEPONTO

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000, Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, in Article 2 paragraph (2) the types of Regency / City Taxes include Parking Tax;
that Regional Regulation Number 8 of 1999 concerning Parking Retribution on the Side of Public Roads and Regional Regulation Number 16 of 1999 concerning Retribution for Special Parking Places must be amended and adjusted to Law – Law Number 34 of 2000;
that the amendment as referred to in letter b, from Retribution to Regional Tax, needs to form a Regional Regulation on Parking Tax.

In view of:

Law – Law Number 29 of 1959 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6d2fb06-4f89-4b46-8b36-6b53f3f6022b","actionData","errors"]