[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6ccc19b-fd95-4983-88b0-b0f86f4afbb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan\r\nOperasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun\r\nAnggaran 2025","short_title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-09","effective_date","2025-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6f5779f5-e2ea-448d-8bb0-b22517233239","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan","short_name","Peraturan BPOM","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Badan Pengawas Obat dan Makanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan\r\nOperasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun\r\nAnggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Petunjuk Teknis - Pengelolaan - Dana Bantuan Operasional Kesehatan - Pengawasan Obat dan Makanan - Tahun Anggaran 2025
2025
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 1, BN 2025 (37); 250 hlm
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan TENTANG Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan\r\nOperasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun\r\nAnggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) \r\nPeraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran\r\n2025 \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 80 Tahun 2017; Perpres Nomor 80 Tahun 2017; Perpres Nomor 201 Tahun 2024; Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022; PMK Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022; Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023\r\n \n Peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk teknis pengelolaan Dana BOK POM merupakan acuan\r\nbagi BPOM dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan Dana BOK POM; Pengelolaan Dana BOK POM meliputi:\r\na. perencanaan dan penganggaran;\r\nb. pelaksanaan kegiatan;\r\nc. pelaporan; dan\r\nd. monitoring dan evaluasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025. \n 250 hlm; hlm 1 sd 10 batang tubuh, hlm 11 sd 250 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan. Dana BOK POM digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta pengawasan perizinan Apotek dan Toko Obat. Peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara BPOM dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan dana, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Dinas Kesehatan bertanggung jawab menyusun rencana penggunaan dana, melaksanakan kegiatan pengawasan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan. BPOM berperan dalam menetapkan usulan daerah penerima dana dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dana BOK POM tidak dapat digunakan untuk kegiatan di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan dan harus dikelola sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025;
Mengingat :	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6ccc19b-fd95-4983-88b0-b0f86f4afbb1","actionData","errors"]