[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6c2e1b6-a080-4135-81f4-0fe3b3994938","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-08-19","effective_date","2024-08-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan tanpa rokok
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n bahwa menjaga kesehatan merupakan salah satu \r\nunsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai\r\ndengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang\r\ndalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; bahwa perilaku merokok dan paparan asap Rokok\r\ndapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi\r\nkesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan\r\nupaya pengendalian dampak Rokok terhadap\r\nkesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan\r\nlingkungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang\r\nKesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan\r\nKawasan Tanpa Rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan\r\nTanpa Rokok; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kawasan Tanpa Rokok, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat dan Orang Tua, Pendanaan dan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk mewujudkan kesehatan sebagai unsur kesejahteraan dan mengendalikan dampak rokok terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Penetapan KTR di berbagai lokasi seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.
Kewajiban pengelola KTR untuk melakukan pengawasan internal, melarang merokok, tidak menyediakan fasilitas merokok, dan memasang tanda dilarang merokok.
Larangan merokok, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR tertentu.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penetapan KTR melalui pengumpulan data, edukasi, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi.
Peran serta masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan KTR.

Pendanaan pelaksanaan KTR bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administrasi.\n2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi akan diatur dalam Peraturan Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WONOSOBO
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 9 OF 2024
ON
SMOKE-FREE ZONES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that maintaining health is one element of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as stated in Pancasila and the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that smoking behavior and exposure to cigarette smoke can result in disturbances or dangers to health and quality of life, so efforts are needed to control the impact of cigarettes on the health of individuals, families, communities and the environment;
that based on the provisions of Article 151 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 on Health, the Regional Government is obliged to establish Smoke-Free Zones;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6c2e1b6-a080-4135-81f4-0fe3b3994938","actionData","errors"]