[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6a7beaa-4d8f-46aa-b778-fc144329413c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2007","number","2","year","2007","published_date","2007-01-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk teknis pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Petunjuk teknis-pemeliharaan-jalan tol-jalan penghubung
2007
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 2, JDIH PUPR
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Petunjuk teknis pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 70, dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol diperlukan petunjuk teknis pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung; \r\nb. bahwa pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung diperlukan agar tingkat pelayanan jalan tol dan jalan penghubung dapat dipertahankan; \r\n \n 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; \r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; \r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol ; \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan: \r\n5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005; \r\n6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2006; \r\n7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; \r\n8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; \r\n9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen; \r\n10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol; \r\n12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol; \r\n13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 354/KPTS/M/2001 tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol; \r\n14. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 310/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Pemeriksaan Menyeluruh, Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Keteknikan di Lingkungan Departemen Kimpraswil; \r\n15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; \n Pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung dilakukan terhadap semua unsur jalan tol dan jalan penghubung yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2007. \n Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 353/KPTS/M/2001 tentang Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 353/KPTS/M/2001 tentang Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur petunjuk teknis pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung dengan tujuan menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol serta mempertahankan dan meningkatkan pelayanan jalan tol bagi pengguna.

Ketentuan Substansial:

BUJT bertanggung jawab membuat rencana pemeliharaan yang disetujui BPJT, meliputi sistem informasi pemeliharaan, manajemen aset, dan rencana penanganan, yang wajib dipublikasikan. Pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, berkala, dan peningkatan. BUJT wajib menyelenggarakan pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung serta akses jalan penghubung pada Rumija tol dan/atau Rumija penghubung, termasuk bagian jalan umum bukan tol yang menyilang di atas atau di bawah jalan tol dalam batas Rumija tol. Peningkatan kapasitas jalan umum bukan tol menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Daerah, dengan koordinasi bersama BUJT dan BPJT.

Pelaksanaan pemeliharaan dapat dilakukan secara swakelola atau diserahkan kepada pihak lain, dengan pengendalian lalu lintas agar tidak mengurangi operasi jalan tol. Penutupan sementara ruas jalan tol harus mendapat persetujuan Menteri dan disosialisasikan. Unsur jalan tol yang harus dipelihara meliputi perkerasan, bahu jalan, drainase, perlengkapan, fasilitas, jembatan/terowongan, lahan pada Rumija tol, dan unsur lain. Tata cara pemeliharaan meliputi urutan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, peningkatan, dan penanganan darurat, serta penyusunan program tahunan. Pengawasan pemeliharaan dilakukan oleh BPJT dan hasilnya disampaikan kepada Menteri.

","transitional_provisions","1. Petunjuk teknis pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat jalan tol dan jalan penghubung.\n2. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 353/KPTS/M/2001 tentang Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","Apabila jalan tol dan jalan penghubung hasil pemeliharaan tidak memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal jalan tol, maka Menteri dapat mengambil tindakan kepada BUJT dalam wujud penangguhan dukungan pemerintah, sanksi administratif, penundaan kenaikan tarif tol, atau sanksi administratif lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 353/KPTS/M/2001 tentang Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS
NUMBER: 02/PRT/M/2007
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR TOLL
ROAD MAINTENANCE AND CONNECTING ROADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS,

Considering:

that to implement the provisions of Article 53, Article 54, Article 70, and
Article 71 of Government Regulation Number 15 of 2005 concerning Toll Roads,
technical guidelines for toll road maintenance and connecting roads are required;
that toll road maintenance and connecting roads are necessary so that
the level of service of toll roads and connecting roads can be maintained;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Public Works regarding
technical guidelines for toll road maintenance and connecting roads;

In view of:

Law of the Republic of Indonesia Number 38 of 2004 concerning
Roads (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6a7beaa-4d8f-46aa-b778-fc144329413c","actionData","errors"]