[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6a7816b-0846-430b-b12a-c9e34a628b77","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-07-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar","place_of_enactment","Polewali Mandar","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan-tanpa-rokok
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan dalam Pasal 52 PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang MengandungZatAdiktifBerupaProdukTembakau bagi Kesehatan, dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatandan Menteri Dalam Negeri No.188/MENKES/PB/I/2011 dan No.7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. \n dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.74 Tahun 2005; PP No.109 Tahun 2012; Permendagri No.1 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011. \n dalam PERDA ini diatur mengenai Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dalam Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2015. \n 9 halaman, Penjelasan 3 halaman, Lampiran 1 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok.
Membudayakan hidup sehat.
Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.
Melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

Ketentuan Substansial:

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR): Meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum dalam kota, tempat ibadah, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan.
Kewajiban dan Larangan: Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal, tindakan pelarangan terhadap kegiatan merokok, memasang tanda larangan merokok, dan menyiapkan ruang khusus merokok (jika diizinkan). Setiap orang dilarang merokok pada KTR kecuali pada fasilitas ruang khusus merokok.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR melalui pemberian sumbangan pemikiran, bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR, termasuk sosialisasi, koordinasi, pemberian pedoman, konsultasi, monitoring, evaluasi, dan pemberian penghargaan.

","transitional_provisions","1. Institusi pemerintah daerah, perorangan dan badan usaha yang mengelola tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyediakan tempat khusus untuk merokok paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang menyediakan tempat khusus untuk merokok pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum dalam kota, dan tempat ibadah dikenakan sanksi administratif berat.\n2. Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif ringan.\n3. Sanksi administratif ringan berupa teguran dan penghentian sementara kegiatan usaha. Sanksi administratif berat berupa penjatuhan hukuman disiplin dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POLEWALI MANDAR
THE PROVINCE OF WEST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF POLEWALI MANDAR REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2015
TENTANG
SMOKE-FREE AREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF POLEWALI MANDAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang MengandungZatAdiktifBerupaProdukTembakau bagi Kesehatan, dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatandan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

Pasal 18 ayat (6)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6a7816b-0846-430b-b12a-c9e34a628b77","actionData","errors"]