[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6a14577-65ed-472f-b7ab-1650175dd39c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pola Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan","short_title","Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3eed3ffc-426f-4656-86df-43f4cb15099c","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan","short_name","Permen Imipas","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan","place_of_enactment","","theme","Pola Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pola Klasifikasi - Kantor Wilayah - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2024
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan NO. 5, BN 2024 (986) : 8 hlm.; https://kemenimipas.go.id/
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan TENTANG Pola Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung penataan organisasi instansi vertikal perlu membentuk pola klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. \n Dasar hukum Permen Imipas ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2022; Perpres No. 157 Tahun 2024; dan Permen Imipas No. 1 Tahun 2024. \n Permen Imipas ini mengatur mengenai Pola Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penataan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meliputi: a. pembentukan; dan b. pengubahan. Prakarsa pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan provinsi baru. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024. \n Lampiran file: 12 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 8 dan lampiran hlm 9 s.d. 12) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pola klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Latar belakangnya adalah untuk mendukung penataan organisasi instansi vertikal. Tujuannya adalah membentuk pola klasifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penataan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang meliputi pembentukan dan pengubahan.
Prosedur pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mulai dari prakarsa, peninjauan lapangan, hingga penetapan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Kriteria dan persyaratan pengubahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, termasuk peningkatan klasifikasi.
Mekanisme pengubahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mulai dari pengajuan usulan hingga penetapan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terdiri atas tipe A dan tipe B, berdasarkan nilai akhir dari Variabel Utama dan Variabel Penunjang.
Variabel Utama yang terdiri atas jenis satuan kerja pemasyarakatan, jumlah satuan kerja yang dikoordinasikan, jumlah tahanan, anak, dan warga binaan, serta persentase angka overcrowded.
Variabel Penunjang yang terdiri atas ketersediaan sumber daya manusia, luasnya rentang kendali kewilayahan, kompleksitas demografi wilayah, dan kompleksitas koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mitra kerja lainnya.
Tata cara penilaian dan penghitungan klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
Penetapan klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jumlah nilai akhir dari Variabel Utama dan Variabel Penunjang.
Peninjauan dan evaluasi pola klasifikasi organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setiap 3 (tiga) tahun.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF IMMIGRATION AND CORRECTIONAL AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2024
ON
CLASSIFICATION PATTERN OF REGIONAL OFFICES
DIRECTORATE GENERAL OF CORRECTIONAL AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF IMMIGRATION AND CORRECTIONAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to support the structuring of vertical agency organizations, it is necessary to form a classification pattern for the Regional Offices of the Directorate General of Correctional Affairs;
that the classification pattern of the Regional Offices of the Directorate General of Correctional Affairs has been approved by the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Immigration and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6a14577-65ed-472f-b7ab-1650175dd39c","actionData","errors"]