[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e69bab07-bd26-4771-b3db-b69d74223295","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN STATUS DESA MAMPOTU MENJADI KELURAHAN MAMPOTU KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PERUBAHAN STATUS DESA MAMPOTU MENJADI KELURAHAN MAMPOTU KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MAMPOTU MENJADI KELURAHAN MAMPOTU KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang\r\nberkarakter Kelurahan pada Wilayah Desa Mampotu yang\r\nmerupakan Ibukota Kecamatan Amali, serta\r\nmemperhatikan tingkat heterogenitas kondisi sosial\r\nbudaya masyarakat Desa Mampotu sehingga ciri khas\r\ndesa tidak dapat dipertahankan lagi dan layak berubah\r\nstatus menjadi Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali;\r\nb.bahwa atas prakarsa dari Pemerintah Desa dan Badan\r\nPermusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan\r\naspirasi dari masyarakat Desa Mampotu dalam rangka\r\npeningkatan pelayanan dan pemberdayaan kepada\r\nmasyarakat;\r\nc. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi hasil kerja Tim\r\nPengkaji Nomor : 100/976/V/Tapem, tanggal 18 Mei 2011\r\nperihal Kelayakan Desa Mampotu Berubah Status Menjadi\r\nKelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone;\r\nd.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas,\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone\r\ntentang Perubahan Status Desa Mampotu menjadi\r\nKelurahan Mampotu Kecamatan Amali; \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4447) sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua\r\natas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor\r\n82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5234);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang\r\nDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4587);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang\r\nKelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4588);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang\r\nOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4741);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006\r\ntentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa\r\ndan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;\r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 01);\r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2008\r\ntentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan\r\nKelurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008\r\nNomor 08);\r\n \n (1) Dengan Peraturan Daerah ini diubah status Desa Mampotu\r\nKecamatan Amali menjadi Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali\r\nKabupaten Bone.\r\n(2) Perubahan Status Desa Mampotu menjadi Kelurahan Mampotu\r\nbertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,\r\nmelaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan\r\nmasyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya\r\nkesejahteraan masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Bone ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2011 mengatur perubahan status Desa Mampotu menjadi Kelurahan Mampotu di Kecamatan Amali. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang berkarakter kelurahan, mengingat heterogenitas kondisi sosial budaya masyarakat Desa Mampotu. Tujuan perubahan status ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat. Kelurahan Mampotu dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kewenangan desa beralih menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan. Lurah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati. Segala biaya yang timbul akibat perubahan status ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala kewenangan Desa menjadi kewenangan Kelurahan dan semua Lembaga/unit Kerja mengalami perubahan.\n2. Kepala Desa, Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap menjalankan tugas Pemerintahan sampai ada pelantikan Lurah Mampotu beserta Perangkatnya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BONE REGENCY
NUMBER 8 OF 2011

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 8 OF 2011
T
E
N
T
A
N
G

CHANGE OF STATUS OF MAMPOTU VILLAGE TO MAMPOTU URBAN VILLAGE
AMALI SUB-DISTRICT, BONE REGENCY

COMPILED BY
LEGAL DIVISION
REGIONAL SECRETARIAT OF BONE REGENCY

GOVERNMENT OF BONE REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 8 OF 2011
ABOUT

CHANGE OF STATUS OF MAMPOTU VILLAGE TO MAMPOTU URBAN VILLAGE
AMALI SUB-DISTRICT, BONE REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=e69bab07-bd26-4771-b3db-b69d74223295","actionData","errors"]