Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2017

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) di Kabupaten Garut. Latar belakangnya adalah KUM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Penumbuhan Iklim Usaha: Pemerintah Daerah berupaya menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi KUM melalui berbagai aspek seperti pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, perlindungan usaha, dan dukungan kelembagaan.
2. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro: Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan KUM dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.
3. Pembiayaan dan Penjaminan: Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi KUM melalui kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, dana pengasihan sebagian laba BUMN/BUMD, dan jenis pembiayaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah juga dapat membentuk Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Daerah.
4. Perlindungan Usaha: Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha bagi KUM dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
5. Kewajiban: Koperasi wajib memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor, sedangkan Usaha Mikro wajib memiliki perlengkapan administrasi. Koperasi dan Usaha Mikro yang memperoleh bantuan wajib diaudit.
6. Jaringan Usaha dan Kemitraan: Koperasi dan Usaha Mikro dapat membentuk jaringan usaha dan melakukan kemitraan.
7. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi: Bupati melaksanakan koordinasi pemberdayaan KUM, yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait. Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan KUM.

(-)

(-)