[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e683100f-4ca7-4783-93b3-9feb414e7681","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah","short_title","Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-05-11","effective_date","2013-05-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-MOROWALI-UTARA-KEPULAUAN-PROVINSI-SULAWESI-TENGAH
2013
Undang-undang (UU) NO. 12, LN.2013/No. 83, TLN No. 5414, LL SETNEG: 16 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kabupaten Morowali pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Morowali, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. \n Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 13 Tahun 1964, UU No. 51 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012. \n Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Morowali Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2013. \n - \n - \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Kabupaten Morowali Utara bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Morowali. Hal ini didorong oleh aspirasi masyarakat dan kebutuhan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Ketentuan Substansial: Kabupaten Morowali Utara dibentuk dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali, mencakup sembilan kecamatan. Pembentukan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penetapan ibu kota di Kolonodale. Pemerintah daerah baru akan mengelola urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, diatur pula pembentukan perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilihan umum.

","transitional_provisions","1. Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Morowali Utara menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran berikutnya.\n2. Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah.\n3. Sebelum Bupati Morowali Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan peraturan daerah dan Bupati Morowali Utara menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Morowali sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Morowali Utara.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2013
ON
THE ESTABLISHMENT OF NORTH MOROWALI REGENCY
IN THE PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to encourage the development and progress of The Province of Central Sulawesi in general and Morowali Regency in particular, as well as the aspirations that develop in the community, it is deemed necessary to improve the administration of government, development and public services in order to accelerate the realization of community welfare;
that by taking into account the economic capacity, potential of the region, socio-culture, politics, population, area of the region, financial capacity, level of community welfare, control span of government administration, and the increasing burden of tasks and volume of work in the fields of government, development, and community affairs in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e683100f-4ca7-4783-93b3-9feb414e7681","actionData","errors"]