[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e675c392-77eb-4eab-8986-afa1eca55884","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-07-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi-kependudukan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2010/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan\r\nstatus pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan\r\ndan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan\r\nWarga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara\r\nKesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang\r\nAdministrasi Kependudukan;\r\nb. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman\r\nPenyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil\r\nperlu disesuaikan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten\r\nMagelang; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008;Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5\r\nTahun 1988;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : admnistrasi kependudukan, meliputi hak dan kewajiban penduduk; penyelenggaraan kependudukan; pendaftaran penduduk; pencatatan sipil; data dan dokumen kependudukan; penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus; hak akses data; data pribadi penduduk; dll \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2010. \n Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Magelang\r\nNomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan\r\nPencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 50 Seri\r\nD Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 61 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 50 Seri D Nomor 49).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Magelang. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan.
Kewenangan Pemerintah Daerah dan Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Pendaftaran penduduk, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pendaftaran peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat dan pindah datang.
Pencatatan sipil, meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
Data dan dokumen kependudukan, termasuk jenis data yang dikelola dan jenis dokumen yang diterbitkan.
Penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus.
Hak akses data dan dokumen kependudukan.
Perlindungan data pribadi penduduk.
Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat negara dalam keadaan darurat dan luar biasa.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta memberikan dasar hukum bagi penyidikan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.

","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya dan KTP seumur hidup yang belum mempunyai NIK.\n3. KTP seumur hidup yang belum mempunyai NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n4. Perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan daerah ini.","sanctions","1. Keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dikenai denda administratif dengan besaran yang bervariasi.\n2. Tidak membawa KTP atau SKTT saat bepergian dikenai denda administratif.\n3. Pejabat yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dikenai denda.\n4. Pemalsuan dokumen, perubahan data tanpa hak, akses ilegal ke database kependudukan, pencetakan blangko ilegal, dan pendaftaran ganda dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAGELANG
LOCAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2010
on
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
IN MAGELANG REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGELANG,

Considering / Whereas:

that to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of each Population Event and Important Event experienced by Indonesian Residents and Indonesian Citizens who are outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, it is necessary to regulate Population Administration;
that with the enactment of Law Number 23 of 2006 on Population Administration, Regional Regulation of Magelang Regency Number 10 of 2001 on Guidelines for the Implementation of Population Registration and Civil Registration needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e675c392-77eb-4eab-8986-afa1eca55884","actionData","errors"]