[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e66c2841-4ac5-4619-b0e5-36da3054d13c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN\r\nMINUMAN BERALKOHOL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019","number","16","year","2019","published_date","2019-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamongan","place_of_enactment","Lamongan","theme","PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN\r\nMINUMAN BERALKOHOL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan - Kebijakan Pemerintah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN\r\nMINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras\r\npada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani\r\ndan rohani, mengancam kehidupan masa depan\r\ngenerasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan\r\nketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor\r\npendorong terjadinya tindak kekerasan dan\r\nkriminalitas, sehingga perlu dilakukan pengendalian\r\ndan pengawasan terhadap peredaran minuman\r\nberalkohol sebagai salah satu upaya untuk\r\nmengurangi dampak negatif minuman beralkohol;\r\nb. bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri\r\nPerdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang\r\nPengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,\r\nPeredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol\r\nsebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019,\r\nmemberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah\r\nuntuk dapat membatasi peredaran minuman\r\nberalkohol, melalui Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang\r\nPerdagangan Barang Dalam Pengawasan; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang\r\nPerdagangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang\r\nPerdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang\r\ndalam Pengawasan; 4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang\r\nPengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6\r\nTahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan\r\nPeredaran Minuman Beralkohol. \n Mengatur tentang jenis minuman\r\nberalkohol serta pengendalian dan pengawasan peredaran minuman\r\nberalkohol untuk membatasi produksi, pengadaan\r\ndan/atau diperdagangkan di Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Lamongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Lamongan. Latar belakangnya adalah bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan, mengganggu ketertiban masyarakat, dan memicu kriminalitas.

Ketentuan Substansial:

Pembagian Kewenangan: Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan rekomendasi SIUP-MB bagi TBB, melakukan penelitian lapangan untuk rekomendasi SIUP-MB bagi distributor, membatasi peredaran minuman beralkohol, menetapkan tempat penjualan dan tempat yang dilarang untuk penjualan minuman beralkohol, serta mengawasi peredaran MBT.
Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur: Peraturan ini mengatur pengadaan, peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol.
Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Setiap perusahaan yang mengedarkan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB atau SIUP-MBT.
Pengecer dan penjual langsung wajib menyampaikan laporan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C.
Terdapat larangan penjualan di tempat-tempat tertentu seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan fasilitas pendidikan.
Minuman beralkohol yang beredar wajib memiliki label edar dengan informasi yang jelas.
Penjualan hanya diizinkan kepada pembeli berusia 21 tahun atau lebih.
Penjual langsung wajib memasang pengumuman larangan membawa minuman dari luar.
Pengecer wajib melarang pembeli meminum di tempat penjualan.
Terdapat kewajiban penyimpanan yang benar dan pencatatan pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol.
Pemegang SIUP-MB dilarang memindahtangankan izin, menjual selain yang tercantum dalam izin, menjual di lokasi terlarang, menjual tanpa kemasan dan label, menjual kepada anak di bawah umur, dan mengiklankan minuman beralkohol.

","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua bentuk perizinan yang terkait dengan peredaran atau penjualan minuman beralkohol wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan Pasal 23, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LAMONGAN
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF LAMONGAN REGENCY
NUMBER 16 OF 2019
ON
CONTROL AND SUPERVISION OF CIRCULATION OF
ALCOHOLIC BEVERAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMONGAN,

Considering :

that alcoholic beverages or liquor are essentially harmful to physical and spiritual health, threaten the future lives of the nation's generation, can disrupt public security and order and are one of the driving factors for acts of violence and criminality, so it is necessary to control and supervise the circulation of alcoholic beverages as an effort to reduce the negative impact of alcoholic beverages;
that the provision of Article 20 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 on the Control and Supervision of the Procurement, Distribution and Sale of Alcoholic Beverages as last amended by the Regulation of the Minister of Trade Number 25 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e66c2841-4ac5-4619-b0e5-36da3054d13c","actionData","errors"]