[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e66b7a5d-27f1-476e-86ae-befb202f4ecc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-09-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan","place_of_enactment","Teminabuan","theme","Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman dasar pemberian bantuan subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, kepada kelompok masyarakat, belanja bantuan, kepada partai politik dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah kampung Lainnya di kabupaten sorong selatan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, JDIH Kabupaten Teluk Bintuni
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pedoman Dasar Pemberian bantuan subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, belanja bantuan kepada partai politik dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kampung lainnya di Kabupaten Sorong Selatan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sorong Selatan; \n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; \n Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Dasar Pemberian Bantuan Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan, Kepada Partai Politik Dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kampung Lainnya Di Kabupaten Sorong Selatam \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017. \n Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku. \n Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2017","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman dasar pemberian bantuan subsidi, belanja hibah, bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, belanja bantuan kepada partai politik, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kampung di Kabupaten Sorong Selatan. Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kesadaran bagi penerima bantuan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat, membentuk jiwa dan semangat dalam membangun organisasi, kelembagaan, komunitas maupun perorangan, menumbuhkan potensi dan kemajuan organisasi, serta mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial secara komprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

Peraturan ini mengatur mekanisme dan prosedur pemberian bantuan, di mana setiap pemohon harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan bukti pendukung. Kriteria penerima bantuan meliputi lembaga pemerintah, organisasi sosial, dan perorangan yang membutuhkan. Syarat mendapatkan bantuan bervariasi tergantung jenis bantuan, seperti subsidi, hibah, atau bantuan sosial, dan memerlukan dokumen seperti RAB, proposal, transkrip nilai, atau surat keterangan.

Prosedur pemberian bantuan melibatkan penelitian, kajian, dan evaluasi oleh Dinas Sosial atau satuan perangkat kerja daerah yang ditunjuk. Bupati akan memberikan jawaban atas permohonan tersebut. Pengelolaan bantuan harus mengutamakan prinsip pemerataan, kebersamaan, dan keseimbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara kontinu untuk menjamin pencapaian sasaran dan target bantuan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH SORONG
WEST PAPUA PROVINCE

REGENT REGULATION OF SOUTH SORONG
NUMBER: 17 YEAR 2018
ABOUT

BASIC GUIDELINES FOR GRANTING SUBSIDY ASSISTANCE, GRANT EXPENDITURE,
SOCIAL ASSISTANCE, TO COMMUNITY GROUPS, ASSISTANCE EXPENDITURE,
TO POLITICAL PARTIES AND FINANCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE TO
OTHER VILLAGE GOVERNMENTS IN SOUTH SORONG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH SORONG,

Considering:

that the Basic Guidelines for Granting subsidy assistance, grant
expenditure, social assistance expenditure, social assistance expenditure to
community groups, assistance expenditure to political parties
and financial assistance expenditure to other village
governments in South Sorong Regency;
that based on the considerations as in letter a,
it is necessary to stipulate it with a Regent Regulation of Sorong
Selatan;

In view of:

Law Number 6 of 1974 concerning Basic Provisions on
Social Welfare (State Gazette of 1974
Number 53,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e66b7a5d-27f1-476e-86ae-befb202f4ecc","actionData","errors"]