[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e66ad850-de36-4107-8e4d-ffe925ba09c1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air susu Ibu Eksklusif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat","place_of_enactment","Mamuju","theme","Pemberian Air susu Ibu Eksklusif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberian-asi-eksklusif
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Air susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sesuai ketentuan Pasal 4 PP No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu mengatur Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dalam Perda. \n dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.32 Tahun 1996; PP No.33 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan No.8/Men.PP/XII/2008 No.PER.27/MEN/XII/2008 No.1177/Menkes/PB/XII/2008; Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2013; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sulawesi Barat No.7 Tahun 2012; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 Tahun 2010. \n dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai asas, maksud dan tujuan pengatuan pemberian ASI eksklusif, dan tanggung jawab Pemda dalam program pemberian ASI eksklusif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 halaman, Penjelasan 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan, memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif, dan meningkatkan peran serta dukungan keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan nasional terkait ASI Eksklusif, melakukan advokasi dan sosialisasi, memberikan pelatihan teknis konseling menyusui, menyediakan tenaga konselor, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, mengembangkan kerjasama dengan pihak lain, dan menyediakan akses informasi dan edukasi.

Peraturan ini mengatur hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif, kewajiban ibu untuk memberikan ASI Eksklusif (kecuali ada indikasi medis), inisiasi menyusu dini (IMD), pendonoran ASI, informasi dan edukasi tentang ASI Eksklusif, konseling ASI Eksklusif, pemberian waktu dan fasilitas di tempat kerja dan tempat sarana umum untuk menyusui atau memerah ASI, serta pengendalian penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya.

Penyelenggara tempat kerja wajib memberikan waktu kepada karyawati untuk memberikan ASI Eksklusif atau memerah ASI, menyediakan ruang laktasi yang memenuhi standar. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula kecuali ada indikasi medis dan dilarang menerima promosi susu formula yang menghambat program ASI Eksklusif.

Masyarakat didorong untuk mendukung program ASI Eksklusif melalui pemberian sumbangan pemikiran dan pendanaan, penyebarluasan informasi, pemantauan dan evaluasi, serta penyediaan waktu dan tempat bagi ibu untuk memberikan ASI Eksklusif.

","transitional_provisions","sanctions","1. Tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, dan/atau pencabutan izin.\n2. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n3. Produsen/distributor susu formula, penyelenggara tempat kerja/sarana umum/satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau peringatan tertulis.\n4. Pengurus tempat kerja/penyelenggara tempat sarana umum yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNOR OF WEST SULAWESI
COPY

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST SULAWESI
NUMBER 1 OF 2016
on
EXCLUSIVE BREASTFEEDING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST SULAWESI,

Considering / Whereas :

that efforts to maintain infant health are
to prepare healthy human resources,
intelligent, and qualified;
that breast milk is rich in essential substances
needed by babies and provides immunity that is
optimal for babies, so breastfeeding
is very necessary for growth and
baby development;
that based on the provisions of Article 128 paragraph (1)
Law Number 36 of 2009 on
Health, every baby has the right to get water
exclusive breast milk since birth for 6 (six)
months, except for medical indications;
that to carry out the responsibility
Provincial Government in providing Breast Milk
Exclusive in accordance with the provisions of Article 4 of the Regulation
Government Number 33 of 2012 on
Exclusive Breastfeeding, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e66ad850-de36-4107-8e4d-ffe925ba09c1","actionData","errors"]