[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e65e0494-2cce-465e-83d4-5695a7bfed13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan - konsumen
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, BD. 2025 (3): 23 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai alinea keempat dari Pembukaan UndangUndang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlindungan konsumen\r\nmenjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan perlindungan Konsumen di Daerah Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk mewujudkan Konsumen yang sejahtera, mencakup peningkatan kepatuhan pelaku usaha, peningkatan keberdayaan Konsumen, serta perlindungan kepada pelaku usaha dari Konsumen yang tidak jujur. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. \n Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perencanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, perlindungan dan pemberdayaan konsumen, penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen, kerja sama dan sinergitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, sistem informasi perlindungan konsumen, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025. \n 23 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mewujudkan konsumen yang sejahtera, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memberdayakan konsumen, dan melindungi pelaku usaha dari konsumen yang tidak jujur.

Latar Belakang dan Tujuan:

Perlindungan konsumen merupakan kewenangan daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen di Jawa Barat, yang meliputi peningkatan kepatuhan pelaku usaha, peningkatan keberdayaan konsumen, serta perlindungan kepada pelaku usaha dari konsumen yang tidak jujur.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek perlindungan konsumen, termasuk:

Hak dan Kewajiban: Menetapkan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.
Perencanaan: Mengatur perencanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen: Meliputi edukasi, literasi, pengawasan perdagangan, pengawasan barang beredar dan/atau jasa, serta layanan pengujian dan sertifikasi mutu barang. Pemberdayaan konsumen dilakukan melalui kemudahan memperoleh informasi, mengajukan pengaduan, dan menyelesaikan sengketa.
Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa: Mengatur mekanisme pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau BPSK.
BPSK: Memfasilitasi pembentukan BPSK di daerah kabupaten/kota dengan tugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.
Kerja Sama dan Sinergisitas: Mengatur kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, atau lembaga di luar negeri, serta sinergisitas dengan pemerintah pusat.
Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelanggaran dan sosialisasi perlindungan konsumen, serta partisipasi dunia usaha melalui sosialisasi perlindungan konsumen.
Sistem Informasi Perlindungan Konsumen: Membangun sistem informasi perlindungan konsumen daerah yang meliputi kanal informasi, pengaduan, dan penyelesaian sengketa.
Pembinaan: Menyelenggarakan pembinaan perlindungan konsumen kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
Larangan: Mengatur berbagai larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang/jasa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\nSALINAN

GOVERNOR OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST JAVA
NUMBER 3 OF 2025
ON
THE IMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering :

that in accordance with the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the government of the State of Indonesia is obliged to protect the entire Indonesian nation;
that based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government, consumer protection becomes the authority of the The Province of North Sumatera;
that the implementation of Consumer protection in the The Province of North Sumatera of West Java is aimed at realizing prosperous Consumers, including increasing business actor compliance, increasing Consumer empowerment, and protection for business actors from dishonest Consumers;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e65e0494-2cce-465e-83d4-5695a7bfed13","actionData","errors"]