[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e64df537-ece8-4bf0-a96a-6dc9138ea6db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perforasi","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2025","number","46","year","2025","published_date","2025-12-29","effective_date","2026-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Tata Cara Perforasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata cara-perforasi
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BD.2025/NO.46
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Perforasi
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber\r\npendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai\r\npembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan\r\nmasyarakat, dan mewujudkan kemandirian daerah;\r\nbahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian\r\ndan pengawasan pemungutan retribusi daerah, setiap\r\npemungutan retribusi yang dilakukan melalui karcis\r\nperlu dilakukan perforasi;\r\nbahwa untuk memberikan pedoman dalam\r\npelaksanaan perforasi terhadap karcis sebagai alat\r\nbukti pemungutan retribusi daerah, perlu mengatur\r\ntata cara perforasi; \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Objek dan Subjek Perforasi, Pengajuan Perforasi; Pelaporan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026. \n Mencabut: Peraturan\r\nBupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tata Cara\r\nPerforasi; \n Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perforasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 103).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan perforasi karcis retribusi daerah dengan tujuan memberikan legalitas terhadap tanda bukti pemungutan retribusi serta meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan retribusi di Kabupaten Kulon Progo.

Objek perforasi meliputi karcis retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, serta retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan di tepi jalan umum. Subjek yang berwenang mengajukan perforasi adalah Perangkat Daerah (PD) terkait, yaitu PD di bidang perdagangan, pertanian, pariwisata, dan perhubungan, sesuai dengan jenis retribusinya.

Proses perforasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berdasarkan Surat Permohonan Perforasi (SPP) yang diajukan oleh PD. Mekanisme ini mencakup penyerahan karcis, penelitian kesesuaian jumlah oleh petugas perforasi, penandatanganan SPP, hingga penyerahan kembali karcis yang telah diperforasi disertai dengan berita acara serah terima. Selain itu, peraturan ini mewajibkan pencatatan dalam buku rekapitulasi, penyusunan laporan hasil perforasi setiap bulan, serta pelaksanaan rekonsiliasi data karcis antara PD dan SKPKD setiap semester.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perforasi","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF KULON PROGO
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGULATION OF THE REGENT OF KULON PROGO
NUMBER 46 OF 2025
ON
PROCEDURES FOR PERFORATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KULON PROGO,

Considering :

that regional levies are one of the sources of regional revenue used to finance regional development, improve community welfare, and realize regional independence;
that in order to improve the control and supervision of regional levy collection, every levy collection carried out through tickets must be perforated;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e64df537-ece8-4bf0-a96a-6dc9138ea6db","actionData","errors"]