[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e641e6f3-6465-4233-aa23-05458093c9ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai No. 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-05-16","effective_date","2008-05-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Binjai","place_of_enactment","Binjai","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2008/No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kota Binjai. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 25 Tahun 1998) sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu adanya penyesuaian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi izin gangguan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pengenaan retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Kewajiban bagi setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu untuk memiliki izin gangguan/tempat usaha, kecuali tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kewajiban melengkapi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha yang berpotensi limbah pencemaran.
Penetapan jangka waktu berlakunya izin gangguan/tempat usaha selama usaha tersebut masih berjalan, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali.
Penetapan besaran retribusi berdasarkan rumus yang mempertimbangkan tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan, dan luas ruang tempat usaha.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, wilayah pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluwarsa penagihan, dan tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BINJAI CITY
NUMBER: 4 YEAR 2008
CONCERNING
DISTURBANCE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BINJAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Regional Regulation of Binjai City Number 25 of 1998 concerning Disturbance Permit Retribution is deemed no longer in accordance with the current rate of economic growth;
that in line with efforts to increase Regional Original Income as well as improve services, especially in the field of Disturbance Permit Retribution, it is necessary to make adjustments to current developments;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Binjai City concerning Disturbance Permit Retribution;

In view of:

Law Number 9 Drt of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Small Cities

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e641e6f3-6465-4233-aa23-05458093c9ef","actionData","errors"]