[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e62d2595-b946-4b53-ac70-fa5b73870dbd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2018
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 7, BN. 2018 No. 573, jdih.lipi.go.id
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia Nomor 03/E/2010 telah \r\nditetapkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar \r\nPendidikan Pascasarjana di Lingkungan Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia; \r\nb. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan \r\nIndonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum \r\nmengakomodir pengaturan mengenai pengembangan \r\nkompetensi melalui pelatihan, perlu menyesuaikan \r\npengaturan pengembangan kompetensi baik tugas belajar \r\nmaupun pelatihan dengan peraturan \r\nperundang-undangan mengenai manajeman pegawai \r\nnegeri sipil; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia; \n 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); \r\n2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang \r\nPemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 2278); \r\n3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNon-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNon-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 322); \r\n4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNon-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 \r\nTahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNon-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian \r\nTahun 2013 Nomor 11); \r\n5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); \r\n \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan Kebutuhan Tugas Belajar dan Pelatihan; Prosedur Pelaksanaan Tugas Belajar; Pelatihan; Pemberi Beasiswa; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Peralhian dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018. \n Mencabut eraturan\r\nKepala LIPI Nomor 03/E/2010 tentang Pedoman \r\nPelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana di \r\nLingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \n 32 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala LIPI Nomor 03/E/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 ini mengatur tentang pedoman tugas belajar dan pelatihan di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan pengaturan pengembangan kompetensi baik tugas belajar maupun pelatihan dengan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tujuan dari tugas belajar dan pelatihan adalah untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier PNS di lingkungan LIPI agar mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI. Pengelolaan tugas belajar dan pelatihan dilakukan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Prosedur dan persyaratan bagi PNS untuk dapat ditetapkan sebagai Pegawai Pelajar atau Pegawai Pelatihan.
Pembatalan dan pemberhentian tugas belajar.
Tuntutan ganti kerugian negara bagi Pegawai Pelajar yang tidak melaksanakan ikatan dinas.
Pengalihan status kepegawaian PNS yang mendapat tugas belajar atau pelatihan.
Kewajiban dan hak Pegawai Pelajar dan Pegawai Pelatihan.
Jangka waktu tugas belajar dan pelatihan.
Ketentuan mengenai Pemberi Beasiswa.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar dan pelatihan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai program belajar by research dan tugas belajar mandiri.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Pegawai Pelajar yang sedang melaksanakan Tugas Belajar berlaku ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini.\n2. Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, tuntutan ganti kerugian negara pelaksanaan Tugas Belajar dalam proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2018
CONCERNING
GUIDELINES FOR STUDY ASSIGNMENTS AND TRAINING
WITHIN THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the Regulation of the Head of the Indonesian Institute of Sciences Number 03/E/2010, Guidelines for the Implementation of Postgraduate Education Study Assignments within the Indonesian Institute of Sciences have been established;
that the Regulation of the Head of the Indonesian Institute of Sciences as referred to in letter a has not accommodated arrangements regarding competency development through training, it is necessary to adjust the arrangements for competency development both for study assignments and training with laws and regulations regarding civil servant management;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e62d2595-b946-4b53-ac70-fa5b73870dbd","actionData","errors"]