[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e62af32e-41b5-451e-8df6-f26837ac29cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-07-14","effective_date","2013-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang","place_of_enactment","Padang","theme","Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAjak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nbahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n UU No. 9 Tahun 1956\r\nUU No. 8 Tahun 1981\r\nUU No. 6 Tahun 1983\r\nUU No.19 Tahun 1997\r\nUU No. 14 tahun 2002\r\nUU No. 17 Tahun 2003\r\nUU No. 1 Tahun 2004\r\nUU No. 10 Tahun 2004\r\nUU No. 32 Tahun 2004\r\nUU No. 28 Tahun 2009\r\nPP No. 17 Tahun 1980\r\nPP No. 27 Tahun 1983\r\nPP No. 58 Tahun 2005\r\nPP No. 38 Tahun 2007\r\nPP No. 69 Tahun 2010\r\nPP No. 91 Tahun 2010\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010\r\nPeraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 \n Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013. \n 19 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menetapkan dasar hukum bagi pemungutan PBB-P2 di wilayah Kota Padang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak meliputi bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, dengan pengecualian kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 meliputi yang digunakan oleh pemerintah, kepentingan umum (ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan), kuburan, hutan lindung, perwakilan diplomatik, dan lembaga internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Tarif pajak ditetapkan berbeda berdasarkan NJOP, yaitu 0,1% untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,00 dan 0,2% untuk NJOP mulai dari Rp. 1.000.000.000,00.

Wajib pajak diberikan kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar, dan lengkap. Walikota menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan SPOP. Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan, dan wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

","transitional_provisions","sanctions","

Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Padang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279596/perda-kota-padang-no-1-tahun-2024","9ca6106f-2e18-4e5a-b19d-cd29e600c32b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PADANG
REGIONAL REGULATION OF PADANG CITY
NUMBER 7 YEAR 2011
ABOUT
RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG,

Considering:

that based on the provisions of Article 2 paragraph (2) letter j of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Rural and Urban Land and Building Tax is stipulated as one type of Regency/City Tax;
that according to the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009, Regional Taxes are determined by Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Rural and Urban Land and Building Tax.

Remembering:

Law Number 9 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Large Cities within the Province of Central Sumatra (State Gazette of 1956 Number 20);
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e62af32e-41b5-451e-8df6-f26837ac29cc","actionData","errors"]