[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6294faf-86c8-491d-83a7-2f8a025aebe1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-03-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

NARKOTIKA
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD Tahun 2024 No. 25, TLD No. 25
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melindungi Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan Negara, perlu dilakukan fasiltasi pencegahan dan pemberantasan secara berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka upaya penanganan atas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di daerah, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalah gunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terpadu dan komprehensif yang melibatkan seluruh pihak baik dari pihak instansi/lembaga maupun seluruh lapisan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati berwenang melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;\r\nUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;\r\nPeraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;\r\nPeraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalaghgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;\r\n \n Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. antisipasi dini;\r\nb. pencegahan;\r\nc. penanganan;\r\nd. partisipasi masyarakat;\r\ne. rehabilitasi;\r\nf. pelaksanaan;\r\ng. kelembagaan;\r\nh. sarana, prasarana dan sumber daya manusia;\r\ni. kerjasama;\r\nj. pemberdayaan masyarakat;\r\nk. monitoring, evaluasi dan pelaporan;\r\nl. pembinaan dan pengawasan;\r\nm. sistem data dan informasi;\r\nn. penghargaan;\r\no. pendanaan; dan\r\np. sanksi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024. \n 34 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2024 ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika ditetapkan dengan maksud untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan informasi dan edukasi, koordinasi lintas lembaga, memfasilitasi rehabilitasi medis dan sosial, serta melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pedoman operasional, tempat rehabilitasi, serta mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

Peraturan ini mengatur upaya pencegahan melalui penyebaran informasi, edukasi dini di satuan pendidikan, peningkatan peran aktif masyarakat, koordinasi lintas lembaga, upaya khusus bagi pecandu, dan pelaksanaan tes narkotika. Pencegahan dilaksanakan melalui sosialisasi pada keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, institusi pemerintah, badan usaha, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, dan media massa. Bentuk pencegahan meliputi sosialisasi, edukasi, pembentukan satuan tugas, pembentukan wilayah bersih narkotika, dan pemberdayaan masyarakat. Peran keluarga, bidang pendidikan, dan masyarakat juga diatur secara rinci dalam upaya pencegahan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penanggung jawab satuan pendidikan dan Kepala OPD yang melanggar Pasal 14, 15, 20, dan 21 dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, mengikuti pendidikan/pelatihan, dan/atau penundaan/pengurangan anggaran.\n2. Bupati dapat membekukan atau mencabut izin usaha jika terbukti membiarkan tempat usahanya sebagai tempat penggunaan dan/atau peredaran narkotika.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 48 dan 49 diancam pidana kurungan dan denda sesuai peraturan perundang-undangan tentang narkotika.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MURUNG RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
FACILITATION OF PREVENTION AND COUNTERMEASURES AGAINST
THE ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS, PSYCHOTROPICS
AND NARCOTIC PRECURSORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MURUNG RAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that to protect the Public from Abuse and
Illicit Trafficking of Narcotics which is very dangerous for
the development of human resources and threatens the life
of the nation and State, it is necessary to facilitate prevention and
continuous eradication based on Pancasila
and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in the context of efforts to handle the trafficking and
abuse of Narcotics in the region, the Regional Government
facilitates the prevention, eradication of abuse
abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors
in an

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6294faf-86c8-491d-83a7-2f8a025aebe1","actionData","errors"]