[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e61f6d1a-7dc3-4739-aeda-c98f0cd7cd12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 26 Tahun 2011 tentang PINJAMAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 26 Tahun 2011","number","26","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","PINJAMAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PINJAMAN-DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2011/NO.26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PINJAMAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat dipandang perlu meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan.\r\nb. bahwa mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu melakukan pinjaman daerah kepada pemerintah.\r\nc. bahwa untuk mendapatkan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud huruf b, diperlukan adanya persetujuan dari DPRD sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 \r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II Jenis dan Penggunaan Pinjaman\r\nBAB III Jumlah Pinjaman,Jangka,Waktu dan Bunga Pinjaman\r\nPasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 mengatur tentang pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana, yang dibiayai melalui pinjaman daerah.

Pinjaman daerah ini digunakan untuk membiayai pembangunan:

Pasar Umum Amlapura Timur,
Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional,
Pasar Seni Manggis,
Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem.

Jumlah pinjaman yang disetujui adalah sebesar Rp. 98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan milyar rupiah) dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Jangka waktu pinjaman adalah 10 (sepuluh) tahun, termasuk masa tenggang (grace period) selama 2 (dua) tahun. Bunga pinjaman mengacu pada tingkat terendah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 2% (dua persen) setiap tahun berjalan.

Pencairan pinjaman dilakukan dalam 3 (tiga) tahap ke Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Daerah wajib membayar kembali pokok pinjaman, bunga pinjaman, biaya manajemen, biaya administrasi, biaya kesepakatan, serta sanksi atau denda keterlambatan (jika ada). Pembayaran kembali pokok pinjaman menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun.

Dalam hal Pemerintah Daerah gagal memenuhi kewajiban pembayaran, pembayaran akan diperhitungkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah. Semua penerimaan dan kewajiban terkait pinjaman dicatat dalam APBD sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Bupati wajib melaporkan realisasi pinjaman dan penggunaan dana kepada DPRD dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 26 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL LOANS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to accelerate regional economic growth and improve services to the community, it is deemed necessary to improve facilities and infrastructure as well as service facilities;
that considering the limited regional financial capacity to finance the improvement of facilities and infrastructure as well as service facilities as referred to in letter a, it is deemed necessary to make regional loans to the government;
that in order to obtain Regional Loans as referred to in letter b, approval from the DPRD is required in accordance with the mandate of Government Regulation Number 30 of 2011 concerning Regional Loans;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e61f6d1a-7dc3-4739-aeda-c98f0cd7cd12","actionData","errors"]