Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2024

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Papua, serta hak keuangan bagi Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat Badan Pengarah tersebut. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022. Ketentuan substansial mencakup pemberian hak keuangan sebesar Rp40.000.000,00 per bulan bagi anggota Badan Pengarah, serta tunjangan kinerja bagi Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat. Fasilitas yang diberikan meliputi biaya perjalanan dinas, transportasi, perumahan, dan jaminan sosial. Hak keuangan dan fasilitas ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.