[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e609c3ac-d2f3-4cf7-8bb5-3292babbde2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pelayanan Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2003","number","11","year","2003","published_date","2003-07-16","effective_date","2003-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Singkawang","place_of_enactment","Singkawang","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pelayanan Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2003/NO.11, TLD No.11, LL KOTA SINGKAWANG: 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pelayanan Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Staatsblad No.25 Tahun 1849, Staatsblad No.130 Tahun 1917, Staatsblad No.751 Tahun 1920, Staatsblad No.75 Tahun 1933, UU No.1 Tahun 1974, UU No.22 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2001, PP No.9 Tahun 1975, PP No.20 Tahun 2000, PP No.44 Tahun 1999. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Akta Catatan Sipil, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2003. \n Peraturan Daerah ini memiliki 21 halaman dan 8 halaman halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-) \n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Catatan Sipil dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban penduduk dalam pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil, termasuk kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan mutasi data. Pendaftaran penduduk meliputi pelaporan kelahiran, kematian, perpindahan, dan kedatangan, serta perubahan status kewarganegaraan dan kependudukan. Peraturan ini juga mengatur kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk yang memenuhi syarat. Selain itu, diatur pula tata cara pendaftaran penduduk dan pelayanan akta catatan sipil, yang meliputi akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, adopsi, pengakuan/pengesahan anak, dan ganti nama. Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan (2), pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SINGKAWANG CITY

REGIONAL REGULATION OF SINGKAWANG CITY

NUMBER 11 YEAR 2003

TENTANG

IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
AND CIVIL REGISTRATION SERVICES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAYOR OF SINGKAWANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :	\n \n bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai; \n bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada hurup (a) tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Catatan Sipil. \n \n
Mengingat :	\n \n Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 Tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan yang dipersamakan; \n Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Staatsblad 1919 Nomor 81 Tentang Pencatatan Sipil Golongan Sipil Golongan Tionghoa; \n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e609c3ac-d2f3-4cf7-8bb5-3292babbde2c","actionData","errors"]