[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e609c3a2-c27e-4d04-88dd-c0e7428efe01","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan hukum - bantuan hukum masyarakat miskin
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 83 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2013; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah yang mengatur tentang :\r\n- Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masyarakat, dll\r\n- Asas dan Tujuan \r\n- Ruang Lingkup\r\n- Penyelenggaraan Bantuan Hukum\r\n- Hak dan Kewajiban\r\n- Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Tata Kerja\r\n- Larangan\r\n- Pendanaan\r\n- Sanksi\r\n- Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Brebes. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta untuk menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya masyarakat miskin, dalam mengakses keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum dalam mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang merata, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi dan lembaga lain. Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma hingga masalah hukumnya selesai. Penerima Bantuan Hukum wajib mengajukan permohonan, menyampaikan bukti yang benar, dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Pendanaan bantuan hukum dibebankan kepada APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau kewajiban mengembalikan bantuan dana yang telah diterima.\n2. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar Pasal 20 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum dapat dibatalkan dan segala bantuan yang diberikan harus dikembalikan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BREBES
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BREBES REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
ABOUT
LEGAL AID FOR IMPOVERISHED COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BREBES,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 19 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Legal Aid For Impoverished Communities;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java (State Gazette of 1950 Number 42);
Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3886);
Law Number 48 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e609c3a2-c27e-4d04-88dd-c0e7428efe01","actionData","errors"]