[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e609694a-162e-4b88-a5e4-fa115883412f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 6 Tahun 2010","number","6","year","2010","published_date","2010-04-07","effective_date","2010-04-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Pelayanan-Kesehatan-Pada-Rumah-Sakit-Umum-Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2010/No. 83, LL 38 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan pasat 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pelayanan kesehatan adalah merupakan obyek retribusi jasa umum yang dapat dipungut untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yaitu berupa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis; bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Nomor 16 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu diadakan penyesuaian baik yuridis formil maupun yuridis materilnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru. \n Dasar Hukum :\r\n1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); \r\n2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104 ); \r\n3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ); \r\n4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); \r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);\r\n \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang :\r\n1.\tKetentuan umum\r\n2.\tNama, objek dan subjek retribusi\r\n3.\tPengelolaan retribusi\r\n4.\tPenggolongan retribusi\r\n5.\tPrinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif struktur dan besarnya tarif \r\n6.\tWilayah pungutan \r\n7.\tMasa retribusi dan saat retribusi terutang \r\n8.\tSurat pendaftaran \r\n9.\tPenetapan retribusi \r\n10.\tTata cara pembayaran \r\n11.\tTata cara pemungutan\r\n12.\tKeberatan pengembalian kelebihan pembayaran \r\n13.\tPengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi \r\n14.\tKadaluarsa penagihan \r\n15.\tKetentuan penyidikan \r\n16.\tKetentuan pidana\r\n17.\tSanksi administrasi\r\n18.\tKetentuan penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2005 Nomor 8) serta Peraturan Pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyesuaikan retribusi pelayanan kesehatan dengan perkembangan perekonomian masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Daerah, Puskesdes, dan Polindes. Objek retribusi meliputi pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas tersebut, kecuali pelayanan pendaftaran. Subjek retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Konawe, kecuali penderita keluarga miskin yang memiliki kartu miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pengelolaan Retribusi: Hasil penerimaan jasa rumah sakit setelah dikurangi jasa medis (dokter), paramedis (perawat), dan BHP/obat-obatan, 25% disetorkan ke kas daerah, dan 75% digunakan langsung oleh RSUD untuk operasional, pengembangan SDM, peningkatan jasa non-paramedis, dan managerial rumah sakit.

Penggolongan Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Prinsip dan Sasaran Tarif: Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, termasuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan prasarana. Tarif didasarkan pada unit cost dan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Konawe. Terdapat perbedaan tarif berdasarkan jenis pelayanan (rawat jalan, rawat inap, rawat darurat) dan kelas perawatan (VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III).

Struktur dan Besaran Tarif: Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, termasuk tarif instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, rawat inap, visite dokter, tindakan dokter dan perawat, laboratorium, fisioterapi, radiologi, tindakan poli gigi, tindakan persalinan, pemeriksaan kesehatan, tindakan medik dan terapi di bagian bedah/kamar operasi, pelayanan rujukan (ambulance), biaya makan pasien, dan tarif perawatan jenazah.

Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Masa dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi adalah 1 tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Tata Cara: Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD/SPTRD. Retribusi harus dilunasi dimuka sekaligus untuk 1 kali masa retribusi, selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.\n2. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% (satu persen) perbulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KONAWE REGENCY
NUMBER 83 YEAR 2010

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2010
CONCERNING
HEALTH SERVICE RETRIBUTION AT
REGIONAL GENERAL HOSPITAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 110 paragraph (1) letter a of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, it is stated that health services are an object of general service retribution that can be collected for the purpose of public interest and benefit, namely in the form of health services at Community Health Centers, Mobile Community Health Centers, Auxiliary Community Health Centers, Treatment Centers, Regional General Hospitals and other similar health service places;
that in an effort to increase Regional Original Income, the health service retribution regulated in Regional Regulation of Kendari Level II Region

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e609694a-162e-4b88-a5e4-fa115883412f","actionData","errors"]