[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6086e55-72bd-4231-92df-330b04433cae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN KELUARAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 01 Tahun 2006","number","01","year","2006","published_date","2006-02-22","effective_date","2006-02-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Samarinda","place_of_enactment","Samarinda","theme","PEMBENTUKAN KELUARAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-kelurahan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, Lembar Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 No. 01 Seri D no. 01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN KELUARAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta jumlah penduduk Kelurahan yang tidak terlalu besar akan mempermudah perangkat daerah di Kelurahan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Keluarahan dalam Wilayah Kota Samarinda. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1976; PP No. 21 Tahun 1987; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 84 Tahun 2000; PP No. 73 Tahun 2005; PERDAKOT SAMARINDA No. 2 Tahun 2001; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1999; KEPMENDAGRI No. 84 Tahun 1993; KEPMENDAGRI No. 63 Tahun 1999; dan KEPMENDAGRI No. 65 Tahun 1999. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan kelurahan dalam wilayah kota Samarinda, dengan penjelasan antara lain : Pembentukan Keluarahan dengan pemecahan 10 Kelurahan Induk dengan membentuk 11 Kelurahan Baru yang memenuhi persyaratan pasal 3 ayat 1 Perda Kota Samarinda No. 02 Tahun 2001; Perubahan batas wilayah kelurahan yang lama dan kelurahan yang baru ditetapkan dengan Keputusan Walikota Samarinda; Susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan berdasarkan PP RI No. 73 Tahun 2005, serta pengangkatan perangkat Kelurahan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2006. \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dalam Wilayah Kota Samarinda;","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Samarinda ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemerataan pembinaan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan. Latar belakang pembentukan kelurahan adalah untuk mempermudah perangkat daerah dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pemecahan beberapa kelurahan induk di wilayah Kota Samarinda menjadi kelurahan-kelurahan baru. Secara rinci, peraturan ini mengatur tentang:

Perubahan nama Kelurahan Loa Janan Ilir menjadi Kelurahan Simpang Tiga dan pembentukan Kelurahan Sengkotek dan Kelurahan Tani Aman.
Pembentukan Kelurahan Rapak Dalam dari Kelurahan Baka.
Pembentukan Kelurahan Tanah Merah dari Kelurahan Lempake.
Pembentukan Kelurahan Bandara dari Kelurahan Pelita.
Pembentukan Kelurahan Sempaja Utara dari Kelurahan Sempaja, yang kemudian diubah namanya menjadi Kelurahan Sempaja Selatan.
Pembentukan Kelurahan Mugirejo dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
Pembentukan Kelurahan Bukit Pinang dari Kelurahan Air Putih.
Pembentukan Kelurahan Karang Asam Ilir dari Kelurahan Karang Asam, yang kemudian diubah namanya menjadi Kelurahan Karang Asam Ulu.
Pembentukan Kelurahan Karang Anyar dari Kelurahan Teluk Lerong Ulu.

Peraturan ini juga menetapkan batas-batas wilayah kelurahan yang baru dibentuk. Selain itu, diatur pula mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kelurahan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Lurah sebagai perangkat pemerintah kecamatan memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SAMARINDA CITY
NUMBER: 01 YEAR 2006
on
ESTABLISHMENT OF SUB-DISTRICTS WITHIN THE SAMARINDA CITY AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SAMARINDA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in the context of implementing Regional Autonomy and efforts to improve services to the community, it is necessary to have equitable distribution in the development or implementation of Government and Development that reaches all levels of society;
that the population of the Sub-District which is not too large will make it easier for regional apparatus in the Sub-District (Lurah and Staff) to provide services and community development;
that in connection with this, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation on the establishment of Sub-Districts within the Samarinda City area.

Bearing in Mind / Having Regard to:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6086e55-72bd-4231-92df-330b04433cae","actionData","errors"]