[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e60052a7-8d2a-4bd4-a72b-6f9fb23c054e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2009 No.6/TLD No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan,\r\npenentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa\r\nKependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh setiap\r\nPenduduk, maka perlu dilakukan pengaturan tentang\r\nPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan;\r\nb. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 23\r\nTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2007\r\ntentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan\r\nPencatatan Sipil di Kabupaten Wonosobo perlu disesuaikan \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penyelenggaraan administrasi kependudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009. \n Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 34 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonosobo.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonosobo. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh setiap Penduduk, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah (Bupati) dalam koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pembentukan Instansi Pelaksana, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada desa, pengelolaan data kependudukan, dan koordinasi pengawasan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan administrasi kependudukan, termasuk pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting, memberikan pelayanan kepada Penduduk, menerbitkan Dokumen Kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran, menjamin kerahasiaan data, dan melakukan verifikasi data.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan, termasuk hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran, dan ganti rugi akibat kesalahan dalam pendaftaran. Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya.

Peraturan ini juga mengatur tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, pindah datang), pencatatan sipil (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan), penerbitan dokumen kependudukan, data dan dokumen kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan perlindungan data pribadi penduduk.

","transitional_provisions","1. Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :\n4. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;\n5. semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;\n6. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ;\n7. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 77 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;\n8. keterangan mengenai Nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat dan penandatanganan oleh Pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dihapus setelah database Kependudukan Nasional terwujud.\n9. Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil masih dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dibentuknya UPTD.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dikenakan denda administratif, dengan besaran yang berbeda antara WNI dan WNA.\n2. Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif.\n3. Orang asing yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif.\n4. Pemalsuan dokumen, perubahan data tanpa hak, akses ilegal ke database kependudukan, dan pendaftaran ganda dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2007","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WONOSOBO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 6 OF 2009
on
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOSOBO,

Considering / Whereas :

that in order to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of each Population Event and Important Event experienced by each Resident, it is necessary to regulate the Implementation of Population Administration;
that with the enactment of Law Number 23 of 2006 on Population Administration, Regional Regulation of Wonosobo Regency Number 1 of 2007 on Implementation of Population Registration and Civil Registration in Wonosobo Regency needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 13 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e60052a7-8d2a-4bd4-a72b-6f9fb23c054e","actionData","errors"]