[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5f8292d-ee93-4a3d-a429-736e5f952656","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-08-30","effective_date","2017-08-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.\r\n \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1. Ketentuan Umum 2. Penghasilan, Yunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD 3. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD 4. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan ANggota DPRD 5. Ketentuan Lain-Lainnya 6. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017. \n 30 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 1), sepanjang mengatur mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab DPRD, menjamin keterwakilan rakyat, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Penghasilan:** Terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. Besaran masing-masing komponen diatur dalam peraturan ini, dengan beberapa di antaranya terkait dengan kemampuan keuangan daerah.\n- **Tunjangan Kesejahteraan:** Meliputi jaminan kesehatan (termasuk untuk istri dan anak), jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut. Pimpinan DPRD juga memperoleh rumah negara, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga. Anggota DPRD dapat memperoleh rumah negara dan tunjangan transportasi.\n- **Belanja Penunjang Kegiatan DPRD:** Mencakup program-program (rapat, kunjungan kerja, pengkajian Perda, peningkatan kapasitas SDM, koordinasi), dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar/tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.\n- **Uang Jasa Pengabdian:** Diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, dengan besaran yang disesuaikan dengan masa bakti.","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS OF LEADERSHIP
AND MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,
\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 28 of\nGovernment Regulation Number 18 of 2017 concerning\nFinancial and Administrative Rights of Leadership and Members of the\nRegional House of Representatives, it is necessary to stipulate a\nRegional Regulation concerning Financial and Administrative Rights of\nLeadership and Members of the Regional House of Representatives; \n \n
Remembering:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of\nIndonesia; \n Law Number 25 of 1956 Jo. Law Number 21 of 1958 concerning the Enactment of Law\nEmergency Law Number 10 of 1957, among others,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5f8292d-ee93-4a3d-a429-736e5f952656","actionData","errors"]