Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran 2. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame 3. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" 6. Dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan ini juga mencabut segala peraturan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Nias Selatan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan keuangan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur berbagai jenis pajak daerah, termasuk:

1. Pajak Hotel: Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran: Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan: Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame: Pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan: Pajak atas penggunaan tenaga listrik.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir: Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
8. Pajak Air Tanah: Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Peraturan ini menetapkan objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan wilayah pemungutan untuk setiap jenis pajak. Juga diatur tata cara pemungutan pajak, termasuk mekanisme pembayaran, pelaporan, dan penagihan. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dibayar sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan ini juga mengatur tentang keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, serta ketentuan khusus terkait kerahasiaan data wajib pajak.

1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan pang lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 3. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. 4. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. 5. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 7. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 8. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 9. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.