[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5deb976-c1d5-4368-9210-013ee322f0a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c17c709-3ded-4503-86c1-a3bf7f552a4e","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian","short_name","Permenko Perekonomian","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

spbe
2023
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 4, JDIH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian TENTANG Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan\tyang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel,\tsertab pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,\tperlu menerapkan sistem pemerintahan \r\n berbasis elektronik;\r\nb. \tbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan\t Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ten tang Sistem Pemerintahan\tBerbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi\tpusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan \tmenetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;\r\nc. \tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\t\tdalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\t\t Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang \tSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian\tKoordinator Bidang Perekonomian;\r\n\r\n\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018,Peraturan Organisasi\tPresiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Presdien Nomor 37 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021.\r\n\r\n \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaran SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023. \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tata kelola SPBE yang mencakup arsitektur, peta rencana, rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE. Setiap unsur tersebut diatur secara terperinci untuk memastikan integrasi dan efektivitas penerapan SPBE. Peraturan ini juga menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab antar unit kerja dalam pengelolaan dan pengembangan SPBE, serta menekankan pentingnya koordinasi dengan instansi pusat dan daerah lainnya.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berlaku, aplikasi sejenis dan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dapat tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS
NUMBER 4 OF 2023
ABOUT
ELECTRONIC BASED GOVERNMENT SYSTEM IN THE
COORDINATING MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize clean, effective, transparent, and accountable governance, as well as quality and reliable public services, it is necessary to implement an electronic based government system;
that based on the provisions of Article 60 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic Based Government System, every leader of central agencies has the duty to coordinate and establish policies for the Electronic Based Government System;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5deb976-c1d5-4368-9210-013ee322f0a5","actionData","errors"]