[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5db7ba0-775d-455a-a365-e47553ee07f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005","number","2","year","2005","published_date","2005-02-04","effective_date","2005-02-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengendalian Pencemaran Udara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2005
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengendalian Pencemaran Udara
ABSTRAK:	\n \n bahwa pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai tingkat yang memprihatinkan sehingga menyebabkan turunnya kualitas udara dan daya dukung lingkungan, serta zat, energi dan/atau komponen lain sebagai hasil sampingan maupun limbah suatu kegiatan dapat menimbulkan turunnya mutu/kualitas lingkungan hidup yang akhirnya dapat mengakibatkan pencemaran udara, dan dalam upaya memelihara dan menjaga kualitas lingkungan, khususnya udara maka perlu menetapkan PERDA \n dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 5 Th. 1984; UU No. 14 Th. 1992; UU No. 23 Th. 1992; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 8 Th. 1999; UU No. 34 Th. 1999; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 34 Th. 2004; PP No. 42 Th. 1999; UU No. 19 Th. 2003; Perda No. 6 Th. 1999; Perda No. 3 Th. 2001; \n PERDA ini mengatur mengenai azas, tujuan dan sasaran; perlindungan mutu udara; pengendalian pencemaran udara; pencegahan pencemaran udara; penanggulangan pencemaran udara; pemulihan mutu udara; perizinan; biaya penanggulangan dan pemulihan; ganti rugi; retribusi; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; serta penyidikan pada penyelenggaraan pencemaran udara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005. \n Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai upaya penanggulangan pencemaran udara; peraturan mengenai kewajiban penggunaan bahan bakar gas pada angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah; peraturan mengenai pemulihan mutu udara; peraturan mengenai pengembangan ruang terbuka hijau; peraturan mengenai penetapan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin pembuangan emisi; peraturan mengenai perhitungan biaya penanggulangan pencemaran udara dan biaya pemulihan serta tata cara pembayarannya; peraturan mengenai perhitungan ganti rugi dan tata cara pembayarannya; peraturan mengenai retribusi atas pelayanan pemberian izin pembuangan emisi sumber tidak bergerak; peraturan mengenai tata cara pembinaan dan pendampingan terhadap orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran udara; peraturan mengenai insentif bagi pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati peraturan pengendalian pencemaran udara; peraturan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi kepada orang atau badan yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi; peraturan mengenai besarnya biaya penegakan hukum. \n 33 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengendalian pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah tingkat pencemaran udara yang memprihatinkan dan perlunya menjaga kualitas lingkungan hidup. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan.

Ketentuan substansial meliputi:

Perlindungan mutu udara ambien dan dalam ruangan berdasarkan baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan, dan Indeks Standar Pencemar Udara.
Penetapan baku mutu udara ambien Daerah oleh Gubernur dengan memperhatikan baku mutu udara ambien nasional.
Penetapan status mutu udara ambien berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian. Jika status mutu udara ambien di atas baku mutu, Gubernur wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.
Penetapan baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor oleh Gubernur, yang sama atau lebih ketat dari standar nasional.
Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan mutu udara, baik di ambien maupun di dalam ruangan.
Kewajiban bagi setiap orang atau badan yang melakukan usaha/kegiatan yang mengeluarkan emisi/gangguan untuk menaati baku mutu dan melakukan pencegahan/penanggulangan pencemaran.
Penetapan kawasan dilarang merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.
Larangan membakar sampah di ruang terbuka.
Pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi dan ambang batas emisi gas buang.
Kewajiban uji emisi kendaraan bermotor setiap 6 bulan.
Penggunaan bahan bakar gas untuk angkutan umum dan kendaraan operasional Pemerintah Daerah.
Pengelolaan kualitas udara dalam ruangan oleh pengelola gedung umum.
Pengembangan ruang terbuka hijau.
Penetapan hari bebas kendaraan bermotor.
Perizinan bagi usaha yang mengeluarkan emisi.
Biaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran ditanggung oleh pihak yang mencemari.
Ganti rugi bagi pihak yang dirugikan akibat pencemaran.
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas udara.
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Keputusan Gubernur yang mengatur baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan, baku mutu emisi kendaraan bermotor, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, dan pemeriksaan emisi dan perawatan mobil penumpang pribadi masih tetap berlaku sampai diadakan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan emisi ke media lingkungan, maka dalam waktu satu tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pembuangan emisi dari Gubernur.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 28 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2025","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/347124/perda-prov-dki-jakarta-no-7-tahun-2025","c71e18c8-eefb-4dba-a5f4-1b3285de0012","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[105],{"_96":106,"_98":99,"_36":100},"Perda Prov. DKI Jakarta No. 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa RokokKetentuan pada Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA
NUMBER 2 OF 2005
CONCERNING
AIR POLLUTION CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

Considering:

that air pollution in the Province of the Special Capital Region of Jakarta has reached a concerning level, causing a decline in air quality and environmental carrying capacity;
that substances, energy, and/or other components as byproducts or waste from an activity can cause a decline in the quality of the environment, which can ultimately result in air pollution;
that in connection with the matters in letters a and b, and in an effort to maintain and preserve environmental quality, especially air, it is necessary to establish Air Pollution Control with a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 5 of 1984 concerning Industry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1984

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5db7ba0-775d-455a-a365-e47553ee07f4","actionData","errors"]