[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5dab393-7411-434d-8d2f-5c98de0f8962","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Retribusi Golongan Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Golongan Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a, b, f,\r\ng, i, dan huruf n Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa\r\nUsaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah\r\nyang penting, guna menunjang pembiayaan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah; bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka\r\nbeberapa Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah\r\ndi Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan\r\npenyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Retribusi Golongan Jasa Umum \n Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5\r\nTahun 2010 \n Sistematika: KETENTUAN UMUM, JENIS RETRIBUSI, NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN, PEMERIKSAAN, INSENTIF PEMUNGUTAN, PENGAWASAN, PENYIDIKAN, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2009\r\ntentang Retribusi Pelayanan Kasehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat\r\n(Puskesmas) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten\r\nHulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atas Penyelenggaraan Kebersihan\r\ndan Pengelolaan Persampahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2004 Nomor 12 Seri C Nomor Seri 1); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2005\r\ntentang Retribusi Pelayanan Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai\r\nSelatan Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor Seri 2 ); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah\r\nKabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 6).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atas Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2004 Nomor 12 Seri C Nomor Seri 1).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor Seri 2).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 ).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi golongan jasa umum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menyesuaikan peraturan daerah yang mengatur retribusi daerah. Tujuannya adalah untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Jenis Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.\n2. Objek dan Subjek Retribusi: Setiap jenis retribusi memiliki objek dan subjek yang spesifik, yang didefinisikan dalam peraturan ini. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa yang disediakan.\n3. Tarif Retribusi: Tarif untuk setiap jenis retribusi ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. Penetapan tarif dilakukan dengan Peraturan Bupati.\n4. Tata Cara Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran harus dilunasi sekaligus di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga.\n5. Pemanfaatan Retribusi: Penerimaan dari retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari sebesarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Hulu Sungai Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa UsahaPerubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12313/perda-kab-hulu-sungai-selatan-no-8-tahun-2016","e196ef80-f057-42dd-bb67-663acf929931","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 11 OF 2011
ON
LOCAL FEE FOR PUBLIC SERVICE GROUP

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 110 letters a, b, f, g, i, and letter n of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Fees/Charges, the Regional Service Fee is an important source of Local Own-Source Revenue, in order to support the financing of the Implementation of Regional Government and Regional Development;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Fees/Charges, several Regional Regulations governing Regional Fees/Charges in Hulu Sungai Selatan Regency need to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Local Fee for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5dab393-7411-434d-8d2f-5c98de0f8962","actionData","errors"]