[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5d64853-bdc1-46a0-9a73-ae39ff6d47e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peneriman Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Peneriman Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN - PENERIMAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2012/No. 2, LL 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Peneriman Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah dan retribusi daerah serta sumber-sumber lain penerimaan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah;\r\nBahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b), maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah\r\n \n Dasar hukum: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2009 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPenerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPrinsip Umum;\r\n3.\tObjek dan Subjek;\r\n4.\tBentuk dan Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga;\r\n5.\tWilayah dan Kewenangan Penerimaan;\r\n6.\tTata Cara Pengelolaan;\r\n7.\tPembinaan;\r\n8.\tKetentuan Peralihan;\r\n9.\tKetentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2012. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui sumber pembiayaan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga.

Ketentuan substansial mencakup prinsip umum sumbangan yang bersifat sukarela, ikhlas, tidak mengikat, sederhana, transparan, dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Objek sumbangan adalah uang dan/atau barang, dengan subjek adalah orang pribadi atau badan yang memberikan sumbangan. Daerah dapat menerima sumbangan berupa bantuan, hadiah, donasi, hibah, dan lain-lain, yang besarnya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga. Sumbangan dicatat dalam aset daerah dan dilaporkan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.

Dinas Pendapatan Daerah dan/atau unit/instansi pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Bupati berwenang melaksanakan penerimaan sumbangan. Seluruh hasil penerimaan sumbangan dalam bentuk uang disetorkan ke Kas Daerah, sedangkan sumbangan dalam bentuk barang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat dalam daftar inventaris barang. Sumbangan dicantumkan dalam APBD dan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan guna kepentingan masyarakat. Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan sumbangan pihak ketiga.

","transitional_provisions","1. Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap menjadi milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER: 2 OF 2012
CONCERNING
RECEIPT OF THIRD PARTY CONTRIBUTIONS TO
THE REGIONAL GOVERNMENT OF SOUTH KONAWE REGENCY
ISSUED BY
LEGAL SECTION OF THE REGIONAL SECRETARIAT
SOUTH KONAWE REGENCY
YEAR 2012

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER: 2 OF 2012
CONCERNING
RECEIPT OF THIRD PARTY CONTRIBUTIONS TO
THE REGIONAL GOVERNMENT OF SOUTH KONAWE REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

That in order to improve government services in the administration of government, development and community affairs, it is necessary to support it with the availability of regional financing sources and local fees, as well as other legitimate sources of regional revenue in the form of third-party contributions to the region;
that based on Article 16 paragraph (3) of Law Number 17 of 2003 concerning state finance, regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5d64853-bdc1-46a0-9a73-ae39ff6d47e1","actionData","errors"]